Page 468 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

bunga karang laut belum dijangkau dalam UU Konservasi sehingga
memunculkan perdebatan atas pengambilan bunga karang laut untuk
ekspor di daerah Sumaera Barat. 303

6. 2. 7. RUU Kesehatan
Pada tahun 1968 pemerintah Orde Baru melaksanakan kebijakan
perbaikan sistem asuransi kesehatan berikut sarana dan prasarana
kesehatan. Pemeliharaan kesehatan perorangan (individual health
care) harus menjadi tanggung jawab masing-masing individu, karena
pemerintah tidak lagi menyediakan anggaran untuk masalah-masalah
pengobatan (kuratif), yang setiap tahun menghabiskan sebagian besar
anggaran total dari seluruh anggaran kesehatan. Dengan demikian
usaha pemeliharaan kesehatan dapat dimaksimalkan pada bidang
pencegahan (preventif) dan bidang penyuluhan (promotif). 304
Selain itu, Komisi VIII juga mendata beberapa permasalahan
di bidang kesehatan, diantaranya ketidakseimbangan jumlah tenaga
kesehatan dengan formasi yang diperlukan, penumpukan tenaga medis
di Jakarta, dan kebijakan pelayanan kesehatan bagi warga negara secara
merata. Oleh karena itu, terdapat urgensi tinggi mengenai kebutuhan
305
adanya peraturan perundang-undangan tentang kesehatan.
RUU tentang Kesehatan disampaikan ke DPR RI disertai Amanat
Presiden No. R.16/PU/IX/1991 tanggal 27 September 1991 yang
menunjuk Menteri Kesehatan, Dr. Adhyatma, MPH sebagai perwakilan.
Selanjutnya, DPR RI menyelenggarakan Pembicaraan Tingkat I pada

Suatu hal yang tanggal 7 Nopember 1991 dengan agenda keterangan pemerintah yang
positif dalam RUU disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Dr. Adhyatma, MPH. Hal ini diikuti
Kesehatan adalah oleh Pembicaraan tingkat II, yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi pada
perluasan definisi 14 Januari 1992 yang dilanjutkan dengan jawaban pemerintah pada 24
Januari 1992. Secara umum, fraksi-fraksi DPR RI menyepakati usulan RUU
kesehatan yang dari pemerintah disertai beberapa catatan penyempurnaan. Selanjutnya,
juga mencakup diadakan pembicaraan Tingkat III antara Panitia Khusus bersama

kemampuan Menteri Kesehatan yang bertugas menyempurnakan naskah RUU
seseorang untuk tentang Kesehatan. Pertemuan antara Komisi VII dan Menteri Kesehatan
dapat hidup diselenggarakan pada 6 Pebruari hingga 4 September 1992. Dalam
306
produktif baik secara pandangan pemerintah, RUU Kesehatan merupakan upaya pemerintah
sosial maupun
ekonomis. 303 “Daerah Sekilas: Padang- Eksplorasi dan Bisnis Bunga Karang Laut (Coral) Belum terjangkau
UU No. 5 Tahun 1990”, Kompas, 23 Agustus 1991, hlm 13.
304 Broto Wasisto, et al., Sejarah Pembangunan Kesehatan Indonesia 1973-2012, Jakarta: Kementerian
Kesehatan, 2012, hlm. 57.
305 Setjen DPR RI, DPR RI 1982-1992, Op.Cit., hlm 324
306 Sekretariat Jenderal DPR RI, Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan,
Jakarta: DPR RI, 1992

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 467
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 467 25/11/2019 01:40:09