Page 464 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 464
DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA
hukum penyusunan UU. Sedangkan Fraksi PDI melalui juru bicaranya,
T. Dachman Muzir S.H., secara khusus menghubungkan sistem
paten dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang belakangan
menunjukkan indikasi kea rah monopoli dan konglomerasi. Oleh
karena itu Fraksi PDI memperjuangkan agar RUU Paten dicantumkan
keharusan pemegang paten untuk melaksanakan patennya untuk
Lahirnya RUU mencegah terjadinya monopoli. 294
Benda Cagar
Budaya, barangkali 6. 2. 5. RUU Benda Cagar Budaya
RUU disampaikan ke DPR dengan Amanat Presiden No. R.11/PU/
merupakan produk VI/1991 pada 11 Juni 1991 dengan menunjuk Menteri Pendidikan dan
perundang- Kebudayaan, Fuad Hasan, sebagai perwakilan. Pembicaraan Tingkat
undangan yang I diadakan pada 16 September 1991 bersamaan dengan RUU tentang
sangat dinantikan Pendidikan Nasional. Namun, berdasarkan beberapa pertimbangan,
oleh komunitas tindak lanjut RUU tentang Pendidikan menjadi prioritas. Pada tahap
arkeolog Indonesia... selanjutnya, Pembicaraan Tingkat II terkait RUU tentang Benda Cagar
Budaya diadakan pada 25 November 1991 dengan agenda pemandangan
umum fraksi-fraksi.
Dalam forum tersebut, keempat fraksi menepakati bahwa RUU
Benda Cagar Budaya sangat penting dan mendesak untuk disahkan. Hal
ini berkaitan dengan banyaknya kasus pencurian benda cagar budaya
dan perombakan monumen perjuangan. Aturan sebelumnya mengenai
cagar budaya, Monumenten Ordonnantie Staatsblad 1931 tidak sesuai
karena mencantumkan sanksi yang terlalu ringan. Setelah menerima
295
kritik dan saran dari DPR RI, diselenggarakan Pembicaraan Tingkat III
antara Komisi IX bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 7
Januari hingga 27 Februari 1992. Pembicaraan Tingkat IV pada 3 Maret
1992 dipimpin Wakil Ketua DPR, Soekardi. Dengan persetujuan DPR RI,
RUU tentang Benda Cagar Budaya disahkan menjadi UU No. 5 Tahun
1992 tentang Benda Cagar Budaya. Namun, dalam perkembangannya,
UU tentang Benda Cagar Budaya belum disosialisasikan secara merata
dan kurang didukung oleh dana pemeliharaan dan pengamanan yang
memadai sehingga terjadi pencurian dan penjualan benda-benda
cagar budaya. 296
Lahirnya RUU Benda Cagar Budaya, barangkali merupakan
produk perundang-undangan yang sangat dinantikan oleh komunitas
arkeolog Indonesia karena peraturan sebelumnya yang mengatur
294 ” DPR Setujui RUU Paten”, Kompas, 14 Oktober 1989, hlm 1
295 “RUU Benda Cagar Budaya Sangat Penting dan Mendesak”, Kompas, 2 November 1991, hlm. 6.
296 Setjen DPR RI, Op.Cit., hlm 125-347
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 463
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab VI CETAK.indd 463 25/11/2019 01:40:09
