Page 466 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

ekosistemnya khususnya yang menyangkut perlindungan, pengawetan
plasma nutfah, keanekaragaman jenis, geiala dan keunikan alam agar
dapat rnenjamin pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
penangkaran, pemuliaan, wisata alam dan budidaya bagi kescjahteraan
manusia.
Dalam pembahasan RUU, Menteri Kehutanan, Ir. Hasrul
Harahap, ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah berdasarkan
Amanat Presiden No. R.04/PU/XI/1989 tanggal 14 Nopember 1989.
Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat
Paripurna DPR RI pada 29 Januari 1990 dipimpin oleh R. Soekardi.
Dalam keterangan pemerintah, Hasrul Harahap menyatakan bahwa
terjadi penurunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akibat
pemanfaatan sumber daya yang menekankan pada aspek manfaat
dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Oleh karena itu,
pemerintah mencanangkan Strategi Konservasi Dunia pada 1980 dan
mengeluarkan pernyataan dukungan melalui Pernyataan Besama
Menteri Penerangan, Menteri Pertanian, Menteri PPLH dan Menteri
Riset dan Teknologi. Untuk memperkuat hal tersebut, diperlukan
pembenahan perangkat peraturan dalam suatu undang-undang.
Masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan
kolonial yang berlaku walau tidak sesuai lagi dengan perkembangan
hukum dan kepentingan nasional, yaitu Dierenbeschermings
Ordonnantie 1931 (Staatsblad 1931) Nomor 134, Jachtordonnantie 1931
(Staatsblad 1931) Nomor 133, Jachtordonnantie Java en Madoera 1940
...beberapa (Staatsblad 1939) Nomor 733, dan Natuurbeschermings Ordonnantie
peraturan 1941 (Staatsblad 1941) Nomor 167. Walau Indonesia telah memiliki
perundang- peraturan perundang-undangan terkait kehutanan dan sumber
undangan kolonial daya alam, yaitu UU No. 5 Tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan
yang berlaku Pokok Kehutanan, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
walau tidak sesuai ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 9
lagi dengan Tahun 1985 tentang Perikanan, masih belum dapat mengakomodasi
perkembangan permasalahan tentang konservasi sumber daya alam hayati secara
hukum dan menyeluruh. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan tiga sasaran

kepentingan strategis, yaitu perlindungan ekologi sebagai sistem penyangga
nasional,... kehidupan, pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa,
serta pelestarian pemanfaatan sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya. 299

299 Sekretariat Jenderal DPR RI. Keterangan Pemerintah Rancangan Undang-undang tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: DPR RI, 1990, hlm 15- 22

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 465
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 465 25/11/2019 01:40:09