Page 470 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

Dharsoeki, menekankan agar pengguguran kandungan dilakukan hanya
atas persetujuan medik secara preventif. 309
Di luar parlemen, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter
Indonesia (PB IDI) dr. Kartono Mohammad menyetujui pengaturan
pengguguran kandungan dalam UU untuk mengontrol tindakan
tersebut dari penuggur kandungan yang tidak bertanggung jawab.
Kartono menyatakan bahwa persoalan pengguguran kandungan adalah
kenyataan dilematis. Abortus adalah masalah sosial dibandingkan
masalah medik karena dilarang dalam agama, hukum, dan pandangan
Bagi IDI, adanya moralitas yang terbuka. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan
UU Kesehatan legalisasi abortus, melainkan pengaturan tata laksana abortus
memungkinkan yang berbasis kesehatan. 310 Berdasarkan pertimbangan, Panja
untuk lebih mempertahankan isilah tersebut dalam pasal 15 ayat (1) mengenai
mendisiplinkan “pengguguran kandungan” disepakati rumusan bahwa “dalam keadaan

anggota karena ada darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau
dasar hukum yang janinnya, dapat dilakukan tindakan medik tertentu.”
jelas. Masalah lain yang juga menjadi perhatian dalam pembahsan
RUU Kesehatan adalah mengenai bayi tabung dan tranplantasi organ.
Kontroversi tentang bayi tabung juga terjadi dalam pembahasan RUU.
Adanya kekhawatiran terjadinya garis keturunan yang tidak jelas, dan
rusaknya norma-norma yang sudah mengatur kehidupan masyarakat
selama ini mewarnai perdebatan mengenai Pasal 16 yang memuat
masalah bayi tabung. Akhirnya, disepakati dalam Pasal tersebut
disebutkan bahwa kehamilan diluar cara alami dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir suami istri yang sah mendapat keturunan. Dalam ayat
2, dijelaskan bahwa hasil pembuahan sperma dan ovum harus dari
suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam Rahim istri
dimana ovum berasal. Sedangkan dalam hal masalah tranplamntasi
organ, RUU secara tehgas menyatakan bahwa transplantasi organ,
jaringan tubuh maupun transfusi darah hanya boleh dilakukan untuk
tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersil. Bagi yang
melangardiancam pidana paling lama 15 tahun dan denda sebanyak
banyaknya Rp 300 juta rupiah. 311
RUU Kesehatan akhirnya disetujui untuk disahkan pada Sidang
Paripurna DPR RI tanggal 8 September 1992 yang dipimpin oleh Wakil

309 Sekretariat Jenderal DPR RI, Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan,
Jakarta: DPR RI, 1992.
310 “Ketua PB IDI: Pengguguran Kandungan Perlu Diatur dengan PP”, Kompas ,14 Maret 1992, hlm
1 dan 11.
311 RUU Kesehatan Disetujui: Ada peluang Aborsi dan Bayi Tabung”, Kompas, 7 September 1992,
hlm 1

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 469
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 469 25/11/2019 01:40:09