Page 465 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

tentang hal tersebut yaitu Monumenten Ordonnantie (MO) 1931 sudah
sangat tidak memadai dalam melindungi benda warisan budaya bangsa.
MO 1931 merupakan manifestasi dari artifact-oriented, yang kini sudah
ditinggalkan oleh para arkeolog karena saat ini lebih berorientasi
pada site-oriented. Sehingga RUU Benda Cagar Budaya memberikan
harapan baru bagi kemajuan perlindungan benda cagar budaya.
Namun RUU Benda Cagar Budaya tersebut ternyata belum memuaskan
karena naskah RUU yang terdiri dari 30 pasal tersebut hanya sedikit
Sesuai dengan membahas tentang situs yaitu Pasal 1, 11 dan 17 dan itupun dengan
GBHN, pendekatan yang cenderung artifact oriented. Aspek lain yang juga
pembangunan beluk terlihat mendapat tempat dalam RUU Benda Cagar Budaya adalah
dan eksploitasi masalah pengelolaan upaya pelestarian dan pemanfaatan benda cagar
sumberdaya hutan budaya serta upaya preventif untuk mengurangi dampak negative dari
dilaksanakan lajunya pembangunan fisik. Bagaimanapun juga pembangunan fisik
berdasarkan asas menjadi ancaman potensial terhadap kerusakan situs, bukan hanya

manfaat dan lestari. artefak. 297

6. 2. 6. RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya
Sesuai dengan GBHN, pembangunan dan eksploitasi sumberdaya
hutan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan lestari. Sampai
dengan Pelita IV, pembangunan dan eksploitasi hutan ditekankan dari
segi asas manfaat sehingga mengancam kelestarian lingkungan. Dari
segi ekonomi, eksploitasi sumberdaya hutan memberikan dana yang
besar bagi negara, tetapi masih belum optimal untuk membangun
masyarakat di kawasan hutan secara menyeluruh. 298
Pada era Orde Baru terdapat peraturan perundang-undangan
yang bersifat nasional yang berkaitan dengan sumber daya alam hayati,
diantaranya UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-
ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1985 tentang Perikanan belum mengatur materi konservasi
alam secara lengkap dan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum
untuk pengaturan lebih lanjut mengenai bidang konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosisternnya. Undang-undang konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat diperlukan sebagai
dasar hukum dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan

297 “ RUU Benda Cagar Budaya Antara Harapan dan Kenyataan”, Kompas, 13 Februari 1992, hlm 4
298 Setjen DPR RI, Op.Cit, hlm 295

dpr.go.id 464

Bab VI CETAK.indd 464 25/11/2019 01:40:09