Page 462 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

Pembangunan mempertanyakan kepada Pemerintah apakah SKB
tersebut dirasa sudah cukup untuk mendorong film Indonesia
menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Pertanyaan serupa juga
datang dari anggota komisi lainnya 287
Apabila dihitung sejak naskah RUU disampaikan Pemerintah
ke DPR pada tanggal 11 Juni 1991 hingga disetujuinya RUU tersebut
seluruhnya memakan waktu sekitar sembilan bulan. Dilihat dari
jumlah bab, RUU perfilman yang disetujui terdiri dari 12 bab setelah
melalui beberapa penyempurnaan. Namun dalam hal pasal, terjadi
perubahan dari 45 pasal menjadi 47 pasal. Menurut Krissantono selaku
ketua pansus RUU Perfilman, Melalui UU Perfilman, Pemerintah
dan DPR sama-sama sepakat untuk mencegah terjadinyapersaingan
Ketua Pelaksana tidak sehat dan mencegah pemusatan pada satu tangan atau satu

Harian Badan kelompok yang mengusahakan sejumlah usaha di bidang perfilman
288
Sensor Film di Indonesia.
(BSF), Soekanto, Menurut budayawan Asrul Sani, pimpinan Dewan Film Nasional,
menyatakan bahwa UU Perfilman maupun peraturan pelaksanaannya hanya perangkat
pengaturan. Hasil yang akan dicapai ditentukan oleh keberhasilan
kinerja BSF masih seluruh pihak untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan
lemah... film. Menurutnya, film Indonesia masih terkesan ”jalan di tempat”
289
dan diserbu oleh film-film Hollywood Amerika. Hal ini disebabkan
oleh kegagalan pemerintah dalam membina industri perfilman yang
menyesuaikan diri dengan ekonomi global. Pemerintah dinilai terkesan
puas dengan keberhasilan UU Perfilman. Namun, perangkat tersebut
dikalahkan oleh ancaman pemboikotan ekspor tekstil Indonesia ke
Amerika. Asrul Sani menilai bahwa film harus dilihat sebagai produk
budaya yang berorientasi masa depan sehingga ancaman tersebut
merupakan penjajahan yang lebih dalam karena menguasai mimpi
orang banyak dan berpotensi melahirkan sikap konsumeristis.
290
Selain iu, PP Perfilman sebagai pedoman pelaksanaan UU bukan
jaminan kemajuan perfilman karena hanya terbatas memperjelas pajak,
sementara perkembangan film nasional tergantung pada Sumber Daya
Manusia dan perangkat teknis lainnya. 291
Ketua Pelaksana Harian Badan Sensor Film (BSF), Soekanto,
menyatakan bahwa kinerja BSF masih lemah karena film yang

287 “Komisi IX DPR Minta Agar SKB TIga Menteri Ditinjau”, Kompas, 11 September 1991, hlm 1
288 “Rapat Paripurna DPR Sepakat RUU Perfilman Disahkan Jadi UU”, Kompas, 10 Maret 1982, hlm
12.
289 ” UU Perfilman Bermakna Bila Iklimnya Sehat”, Kompas, 16 Maret 1992, hlm 14
290 “ Film Indonesia Tak Pernah Mendapat Pembinaan yang Tepat”, Kompas, 19 Februari 1993, hlm
15
291 “ PP Perfilman Bukan Jaminan”, Kompas, 12 Maret 1994, hlm 16.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 461
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 461 25/11/2019 01:40:09