Page 576 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pada pembangunan ekonomi yang mensyaratkan topangan jaminan
tegaknya stabilitas politik dan keamanan nasional, pada gilirannya
telah menenggelamkan harapan terhadap hadirnya Lembaga parlemen
dengan peran dan fungsi yang ideal. Pasalnya DPR-RI akhirnya menjadi
Lembaga dan kekuatan politik yang didesain dan diarahkan untuk
mendukung penuh pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut.
Agar lebih efektif mengontrol DPR/MPR , Pemerintahan Orde
Baru , dibawah pimpinan presiden Soeharto yang selalu melandasi
segala tindakannya secara konstitusional, terlihat dari serangkaian
ketetapan MPRS yang lahir dibawah kontrolnya, membuat strategi
melalui pemilihan umum. Pengisian ini didasarkan atas sebuah
Konsensus Nasioanl antara beberapa pimpinan partai-partai politik
dan militer. Konsensus juga menyepakati bahwa ABRI sebagai
kekuatan politik baru mendapatkan 20 persen kursi gratis di DPR
dan MPR tanpa mengikuti pemilu atau diangkat. Sistem kepartaian
juga disederhanakan yang ditandai oleh fusi partai politik pata 1973
sehingga menyisakan 2 partai politik saja dan satu Golkar, sebagai
wakil pemerintahn di DPR.
Dengan demikian , keberadaan DPR di era orde Baru lebih
dimaksudkan untuk menunjukan bukti bahwa pemerintahan Orde Baru
bersifat demokratis, dengan diselengarakannya pemilu setiap lima
tahun sekali. DPR seperti dijadikan sumber legitimasi atas tindakan
dan semua kebijakan pemerintah. Namun selama kurun waktu yang
Panjang tersebut , kurang lebih selama 30 tahun pemerintahan Orde
Baru, DPR sebagai Lembaga Legislatif tidak selalu sepenenuhnya
menjadi alat legitamsi pemerintah, ada dimana khususnya di era
awal 1990-an, DPR juga berperan aktif dalam menjalankan tugas dan
perannya sebagai Lembaga yang mengawasi dan mengkritisi kebijakan
pemerintah. Melihat dinamika seperti yang telah dipaparkan dalam
buku ini, gambaran DPR sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah
tidak sepenuhnya benar.

dpr.go.id 578

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 578 11/22/19 6:07 AM