Page 574 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

3. UU Nomor 3 Tahun 1998 tentang APBN Tahun Anggaran
1998/1999.
UU Nomor 1 Tahun 1998 mulai berlaku sejak diundangkan pada 16
Februari 1998. Proses pembahasan hingga menjadi UU yang terdiri atas
3 Pasal dan dengan penjelasan setebal 3 halaman ini menjadi tanggung
jawab Wakil Ketua DPR RI yang Koordinator bidang politik dan
keamanan dan dilakukan Komisi II. Status UU ini adalah menetapkan
Perppu No. 1/1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Nomor
21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
UU Nomor 2 Tahun 1998 mulai berlaku pada tanggal diundangkan
13 Maret 1998, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April
1997. UU yang terdiri atas 7 Pasal dengan penjelasan setebal 33 halaman
saat proses pembahasan berada di bawah Wakil Ketua DPR RI yang
menjadi Koordinator bidang ekonomi dan keuangan dan ditangani
oleh Komisi XI. Statusnya mengubah UU No. 6/1997.
Sama seperti UU Nomor 2 Tahun 1998, UU Nomor 3 Tahun 1998
juga sama mulai berlaku, yakni tanggal 13 Maret 1998. UU yang terdiri
atas 14 Pasal dengan bagian penjelasan setebal 22 halaman menjadi
tanggung jawab Wakil Ketua DPR RI yang menjadi Koordinator bidang
ekonomi dan keuangan dan ditangani oleh Komisi XI selama proses
UU Nomor 1 pembahasannya.

Tahun 1998 mulai
berlaku sejak
diundangkan pada

16 Februari 1998.

dpr.go.id 574

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 574 11/22/19 6:07 AM