Page 569 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

Harmoko. “Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat
agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan,
serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya
dapat berjalan secara konstitusional,” lanjutnya.
Namun, pernyataan pimpinan DPR itu disanggah Panglima
ABRI Jenderal TNI Wiranto. Pernyataan pimpinan DPR dinilai Wiranto
sebagai pendapat pribadi. “Sesuai dengan konstitusi, pendapat seperti
itu tidak memiliki ketetapan hukum. Pendapat DPR harus diambil oleh
semua anggota Dewan melalui Sidang Paripurna DPR,” kata Wiranto.
Wiranto bahkan menilai bahwa Presiden Soeharto memiliki tanggung
jawab untuk melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi krisis. “ABRI
masih berpendapat bahwa tugas dan kewajiban mendesak pemerintah
yang menjadi tanggung jawab Presiden adalah melaksanakan reshuffle
kabinet, melaksanakan reformasi secara menyeluruh, dan mengatasi
krisis. Ini penting dilakukan agar bangsa Indonesia segera dapat keluar
dari masa krisis ini,” ujar Wiranto.

Pernyataan pimpinan DPR itu juga dianggap tidak mewakili
suara fraksi-fraksi yang ada di DPR/MPR. Setidaknya, sanggahan
dinyatakan dua fraksi yang menjadi mesin politik Orde Baru, Fraksi
Karya Pembangunan atau F-KP (Golkar). Saat itu, pimpinan F-KP
menyerahkan pernyataan kepada Sekjen DPP Golongan Karya Arry
Mardjono. Arry lalu menyatakan, pernyataan itu bukan pendapat

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 569
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 569 11/22/19 6:07 AM