Page 571 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

menyampaikan kronologis peristiwa yang terjadi dan tuntutan yang ada
di masyarakat. Selanjutnya, Hamzah menyampaikan “Pernyataan Sikap
F-PP DPR” yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris F-PP DPR,
serta dilampiri tanda tangan 87 anggota F-PP DPR. Dalam pernyataan
sikap itu dijelaskan, krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia telah
berkembang dari krisis moneter menjadi krisis kepercayaan, baik dari
dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, apa pun yang
dilakukan pemerintah akan menjadi tidak efektif. Sebuah pemerintahan
yang tidak lagi mendapat kepercayaan rakyatnya, menurut F-PP DPR,
sama artinya dengan kehilangan legitimasi. Pemerintahan seperti itu
tidak akan mungkin dapat bekerja secara efektif. Oleh karena itu, F-PP
menegaskan, jalan satu-satunya untuk mengeluarkan bangsa Indonesia
dari krisis kepercayaan yang berkepanjangan adalah melalui perubahan
dan pembaruan pemerintahan. F-PP mengambil sikap, mendukung
F-PP juga keputusan yang diambil oleh pimpinan DPR pada tanggal 18 Mei 1998,

menyerukan yang mengharapkan demi kesatuan bangsa, agar Presiden Soeharto
kepada seluruh secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.
F-PP juga menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk
komponen bangsa memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap berpegang
untuk memelihara teguh kepada Pancasila dan UUD 1945. “Sikap F-PP sudah jelas, yaitu

persatuan dan minta Presiden Soeharto mundur,” tegas Hamzah kepada pers. Proses
kesatuan bangsa pengambilan keputusan F-PP tersebut telah bergulir sejak hari Jumat
(15/5), saat mulai diedarkannya penandatanganan dukungan terhadap
dengan tetap sikap F-PP yang meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan
berpegang teguh diri. Hingga hari Senin (18/5) sikap tersebut telah didukung oleh

kepada Pancasila 56 angggota F-PP dari DPR maupun MPR. Selanjutnya, pernyataan
dan UUD 1945. sikap tersebut disampaikan kepada Ketua F-PP DPR, yang kemudian
menyampaikannya kepada Rapim DPR. Untuk mempertegas sikap
fraksi, DPP PPP mengadakan rapat bersama seluruh anggota F-PP DPR
di Sekretariat DPP PPP Jalan Diponegoro 60 Jakarta, pada Senin tanggal
18 Mei malam. Dalam rapat itu diadakan perumusan kembali sikap
F-PP, yang kemudian diedarkan kepada anggota untuk mendapatkan
tanda tangan dukungan.
Setelah F-PP, Rapat Pleno DPR memberi kesempatan kepada
F-PDI untuk menyampaikan sikapnya. Ketua F-PDI DPR menjelaskan,
F-PDI mengambil sikap mendukung keputusan yang telah diambil
oleh pimpinan DPR. Seyogianya Presiden Soeharto mengundurkan
diri. “Lengser keprabon dengan penuh hormat dan dilaksanakan secara
konstitusional. Dan F-PDI berprinsip harus mikul dhuwur mendem

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 571
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 571 11/22/19 6:07 AM