Page 565 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

Fraksi ABRI. Namun, Golkar dengan suara mayoritasnya di MPR justru
mencalonkan kembali Soeharto sebagai presiden. Soeharto yang
tampaknya percaya diri bisa mengatasi krisis ekonomi menerima
pencalonan itu untuk masa jabatan yang ketujuh kalinya.

7. 13. Lahirnya Gerakan Reformasi

Sikap Soeharto itu memicu reaksi keras di masyarakat, terutama
di kalangan mahasiswa, sehingga menjadi titik awal lahirnya gerakan
reformasi untuk menggusur kekuasaan Soeharto. Situasi politik saat
itu memang penuh dinamika, terutama setelah terjadinya Peristiwa
27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Tidak
hanya itu, pasca-Peristiwa 27 Juli 1996, timbul serangkaian peristiwa
hilangnya aktivis demokrasi dan mahasiswa yang dianggap melawan
pemerintahan Soeharto. Sejak saat itu, perlawanan terhadap Soeharto
semakin terlihat.
Kendati memunculkan kontroversi, pada akhirnya MPR
memutuskan mengangkat kembali Soeharto sebagai Presiden RI
untuk masa jabatan 1998-2003. Ia didampingi BJ Habibie sebagai Wakil
Presiden. Kepercayaan diri Soeharto yang sangat tinggi ditunjukkan
beberapa saat setelah pelantikannya, di mana ia mengangkat
putrinya, Siti Hardiyanti Rukmana, menjadi Menteri Sosial dan teman
dekatnya, Bob Hasan, menjadi Menteri Perdagangan dalam Kabinet
Pembangunan VII. Sebaliknya, aksi mahasiswa yang semula dilakukan
di dalam kampus, kemudian dilakukan di luar kampus pada Maret 1998.
Mahasiswa semakin berani berdemonstrasi setelah Soeharto terpilih
Kendati
sebagai presiden untuk periode ketujuh dalam Sidang Umum MPR pada
memunculkan 10 Maret 1998. Jika awalnya mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi,
kontroversi, pada setelah Soeharto terpilih tuntutan pun berubah menjadi pergantian

akhirnya MPR kepemimpinan nasional. Mereka pun mulai berdemonstrasi di luar
kampus.
memutuskan
Pada kenyatan lain, terpilihnya Soeharto dan terbentuknya
mengangkat kembali Kabinet Pembangunan VII pada 14 Maret 1998 tidak membawa
Soeharto sebagai perbaikan kondisi secara signifikan. Terbukti, pemerintah kembali

Presiden RI untuk meminta bantuan IMF lewat LoI ketiga pada 8 April 1998, yang
mencakup program stabilisasi rupiah, pembekuan 7 bank dan
masa jabatan
penempatannya pada BPPN serta penyelesaian utang swasta dengan
1998-2003 pemerintah sebagai mediator. Anjloknya rupiah secara dramatis

menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank
nasional mendadak terlilit kesulitan besar. Peringkat internasional

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 565
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 565 11/22/19 6:06 AM