Page 563 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 563
DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998
Sementara, di tingkat fraksi, Ketua Fraksi ABRI (F-ABRI) dijabat
oleh Hari Sabarno, Ketua Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR Irsyad
Sudiro, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR Hamzah Haz,
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) DPR Budi Hardjono.
7. 12. Krisis Moneter Melanda Indonesia
Dua bulan setelah Pemilu 1997 berhasil dilaksanakan, krisis
keuangan atau krisis moneter menerpa hampir seluruh kawasan Asia
Timur dan Asia Tenggara pada Juli 1997, termasuk Indonesia. Krisis ini
bermula di Thailand ketika pada 1 Juli 1997 mata uang baht Thailand
mulai melemah terhadap dollar AS. Pelemahan bath ternyata dengan
cepat segera menyebar keluar. Nilai mata uang di sebagian besar Asia
Tenggara dan Jepang ikut turun, bursa saham dan nilai aset lainnya
Penularan krisis jatuh, dan utang swastanya naik drastis. Indonesia, Korea Selatan,
di Thailand ke dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis
Indonesia sendiri terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh
turunnya nilai mata uang. Sementara, Brunei, Cina, Singapura, Taiwan,
hanya terjadi dalam dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan
waktu dua puluh turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia.
hari, yakni pada Penularan krisis di Thailand ke Indonesia sendiri hanya terjadi
21 Juli dalam waktu dua puluh hari, yakni pada 21 Juli, yang ditandai oleh
melemahnya rupiah sebesar 7 persen terhadap dollar AS. Memasuki
485
bulan berikutnya, Agustus, rupiah mulai bergerak di luar kebiasaan.
Rupiah tidak saja bergeliat negatif, tapi lebih dari itu bergerak jatuh.
Kemudian, pada September 1997 giliran nilai indeks saham di Bursa Efek
Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) mengalami titik terendahnya.
Untuk merespons keadaan buruk ini, pada 1 September
1997 pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi dengan
melakukan tindakan pengetatan Rupiah melalui kenaikan suku bunga
yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN/yayasan dari bank-
bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Kebijakan
ini ternyata justru menyebabkan suku bunga pasar uang melambung
tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan
bank kesulitan likuiditas. Segera setelah itu masyarakat mengalami
kepanikan dan kepercayaan mereka terhadap perbankan mulai
menurun. Maka, terjadi penarikan dana perbankan secara besar-
besaran yang sekali lagi menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh
485 “Pelajaran Krisis 1997/1998”, Kompas.com, 10 September 2013.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 563
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Buku 4 Bab VII CETAK.indd 563 11/22/19 6:06 AM
