Page 278 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 278
PENUTUP
Perubahan yang dialami parlemen akibat pergantian pemerintahan
atau sistem pemerintahan tak selamanya buruk. Pergantian peme-
rintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, misalnya, berimplikasi terha-
dap peran dan kedudukan lembaga perwakilan rakyat, yang ketika itu
bernama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR). Per-
gantian pemerintahan tersebut membawa perubahan positif, karena
DPR-GR sebagai lembaga legislatif tidak lagi menjadi bagian atau ber-
ada di bawah presiden (eksekutif) seperti di era Demokrasi Terpimpin
sebelumnya.
Tapi, sekali lagi, perubahan kepentingan peme-
rintahan bisa saja mengubah situasi yang ta-
dinya positif menjadi mundur kembali. Ketika Keberadaan DPR di
DPR-GR selesai masa baktinya dan parlemen
menjadi DPR hasil Pemilu 1971, Orde Baru ter- era tersebut lebih
nyata kemudian mengubah format politiknya. dimaksudkan untuk
menunjukkan bukti
Seiring dengan format politik yang kemudian
dibangun pemerintahan Orde Baru, yang diori- bahwa pemerintahan
entasikan mendukung kebijakannya yang fokus Orde Baru bersifat
pada pembangunan ekonomi, harapan terhadap
hadirnya parlemen dengan peran dan fungsi demokratis, dengan
yang ideal pun pupus. Pembangunan ekonomi diselenggarakannya
mensyaratkan topangan jaminan stabilitas po-
litik dan keamanan nasional, DPR-RI akhirnya pemilu setiap lima tahun
menjadi lembaga dan kekuatan politik yang di- sekali.
desain dan diarahkan untuk mendukung penuh
pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut.
Agar lebih efektif mengontrol DPR/MPR, pe-
merintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto selalu melandasi
segala tindakannya secara konstitusional. Ini terlihat dari serangkaian
ketetapan MPRS yang lahir di bawah kendalinya, termasuk membuat
strategi melalui pemilihan umum.
Dengan demikian, keberadaan DPR di era tersebut lebih dimaksudkan
untuk menunjukkan bukti bahwa pemerintahan Orde Baru bersifat de-
mokratis, dengan diselenggarakannya pemilu setiap lima tahun sekali.
DPR seperti dijadikan sumber legitimasi atas tindakan dan semua ke-
bijakan pemerintah.
dpr.go.id 271
