Page 32 - MAJALAH 167
P. 32

Anggaran


































                                                                                                               FOTO : IWAN/IW



              Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera
              mendapatkan aspirasi dari        tersebut. Menurut dia, segala    dapat dana tambahan seperti dana
              masyarakat desa khususnya para   sesuatu yang melibatkan uang     desa.
              lurah yang juga ingin mendapatkan   rakyat harus dilakukan dengan    Diketahui bahwa cukup banyak
              perhatian pemerintah lewat APBN.   perencanaan yang matang. “Jangan   masyarakat di kelurahan yang
              Pasalnya tidak sedikit desa-desa   digelontorkan begitu saja,” katanya.   masuk kategori miskin dan memiliki
              dan kelurahan  belum memiliki    Hal senada diungkapkan anggota   anggaran yang minim, sehingga
              infrastruktur yang lengkap.      Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi.   perlu bantuan pemerintah pusat
                 “Selama ini pembiayaan        Ia menyatakan mekanisme dana     untuk mengembangkan daerahnya.
              kelurahan ini dilakukan oleh transfer   harus transparan. “Ini agar tak   “Ada satu kabupaten yang bisa
              daerah dari dana alokasinya      dicurigai demi kepentingan.      memiliki kelurahan dan desa. Desa
              pemerintah kabupaten dan kota.      Namun semua dinamika yang     dapat (bantuan), kelurahan tidak,
              Jadi selalu tergantung pemerintah   terjadi pada pembahasan dana   sehingga menimbulkan tensi yang
              kabupaten atau kota,” paparnya.   kelurahan adalah hal biasa dalam   cukup nyata di berbagai tempat,”
                 Atas dasar bahwa kelurahan    ruang demokrasi. DPR sebagai     kata Sri Mulyani.
              juga membutuhkan asistensi       lembaga perwakilan tentunya         Ditambah alokasi anggaran
              pembiayaan APBN, lanjut Johnny,   memiliki fungsi penyeimbang     untuk dana desa selalu
              usulan Presiden Jokowi terkait dana   dalam pemerintahan sehingga   meningkat dari tahun ke tahun,
              kelurahan layak untuk diwujudkan.   senantiasa memberikan masukan   sejak dilaksanakan pada 2015.
              Pembiayaan dana kelurahan bisa   serta kritik yang membangun bagi   Peningkatan alokasi untuk dana
              dilakukan melalui transfer daerah   pemerintah.                   desa juga dinilai sejalan dengan
              yang dananya akan diambil dari                                    perkembangan roda perekonomian
              dana desa yang telah dianggarkan   Untuk Pemerataan               masyarakat di pedesaan, sehingga
              sebesar 73 triliun.              Pembangunan                      dinilai efektif dan dapat diterapkan
                 “Pembagiannya Rp 70 triliun      Alasan pemerintah             juga untuk kelurahan.
              untuk dana desa dan Rp 3 triliun   mengusulkan dana kelurahan        Hal senada juga diungkapkan
              untuk dana kelurahan sehingga    adalah yakni guna pemerataan     oleh Ketua APEKSI Airin Rachmi
              masing-masing kelurahan bisa     pembangunan. Hal itu senada      Diany bahwa dana kelurahan
              mendapatkan dana sebesar kurang   dengan pernyataan Menteri       penting untuk mendorong
              lebih Rp 300 juta ,” ungkap Johnny.  Keuangan Sri Mulyani Indrawati,   pembangunan di kota-kota. Karena
                 Sementara itu Anggota         bahwa program dana kelurahan     diketahui kota juga mempunya
              Fraksi PKS Mardani Ali Sera      merupakan masukan dari bupati    persoalan yang rumit seperti
              justru mempertanyakan rencana    serta wali kota yang selama ini tidak   kemacetan dan kriminalitas.


              32  PARLEMENTARIA  167 XLVIII 2018
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37