Page 32 - MAJALAH 167
P. 32
Anggaran
FOTO : IWAN/IW
Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera
mendapatkan aspirasi dari tersebut. Menurut dia, segala dapat dana tambahan seperti dana
masyarakat desa khususnya para sesuatu yang melibatkan uang desa.
lurah yang juga ingin mendapatkan rakyat harus dilakukan dengan Diketahui bahwa cukup banyak
perhatian pemerintah lewat APBN. perencanaan yang matang. “Jangan masyarakat di kelurahan yang
Pasalnya tidak sedikit desa-desa digelontorkan begitu saja,” katanya. masuk kategori miskin dan memiliki
dan kelurahan belum memiliki Hal senada diungkapkan anggota anggaran yang minim, sehingga
infrastruktur yang lengkap. Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi. perlu bantuan pemerintah pusat
“Selama ini pembiayaan Ia menyatakan mekanisme dana untuk mengembangkan daerahnya.
kelurahan ini dilakukan oleh transfer harus transparan. “Ini agar tak “Ada satu kabupaten yang bisa
daerah dari dana alokasinya dicurigai demi kepentingan. memiliki kelurahan dan desa. Desa
pemerintah kabupaten dan kota. Namun semua dinamika yang dapat (bantuan), kelurahan tidak,
Jadi selalu tergantung pemerintah terjadi pada pembahasan dana sehingga menimbulkan tensi yang
kabupaten atau kota,” paparnya. kelurahan adalah hal biasa dalam cukup nyata di berbagai tempat,”
Atas dasar bahwa kelurahan ruang demokrasi. DPR sebagai kata Sri Mulyani.
juga membutuhkan asistensi lembaga perwakilan tentunya Ditambah alokasi anggaran
pembiayaan APBN, lanjut Johnny, memiliki fungsi penyeimbang untuk dana desa selalu
usulan Presiden Jokowi terkait dana dalam pemerintahan sehingga meningkat dari tahun ke tahun,
kelurahan layak untuk diwujudkan. senantiasa memberikan masukan sejak dilaksanakan pada 2015.
Pembiayaan dana kelurahan bisa serta kritik yang membangun bagi Peningkatan alokasi untuk dana
dilakukan melalui transfer daerah pemerintah. desa juga dinilai sejalan dengan
yang dananya akan diambil dari perkembangan roda perekonomian
dana desa yang telah dianggarkan Untuk Pemerataan masyarakat di pedesaan, sehingga
sebesar 73 triliun. Pembangunan dinilai efektif dan dapat diterapkan
“Pembagiannya Rp 70 triliun Alasan pemerintah juga untuk kelurahan.
untuk dana desa dan Rp 3 triliun mengusulkan dana kelurahan Hal senada juga diungkapkan
untuk dana kelurahan sehingga adalah yakni guna pemerataan oleh Ketua APEKSI Airin Rachmi
masing-masing kelurahan bisa pembangunan. Hal itu senada Diany bahwa dana kelurahan
mendapatkan dana sebesar kurang dengan pernyataan Menteri penting untuk mendorong
lebih Rp 300 juta ,” ungkap Johnny. Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pembangunan di kota-kota. Karena
Sementara itu Anggota bahwa program dana kelurahan diketahui kota juga mempunya
Fraksi PKS Mardani Ali Sera merupakan masukan dari bupati persoalan yang rumit seperti
justru mempertanyakan rencana serta wali kota yang selama ini tidak kemacetan dan kriminalitas.
32 PARLEMENTARIA 167 XLVIII 2018