Page 29 - MAJALAH 167

Legislasi

terhadap catatan sejarah, jejak
perubahan, dan perkembangan
bangsa untuk pembangunan dan
kepentingan nasional. RUU ini juga
mendukung perkembangan literasi
nasional,” kata Hetifah.
Kedua, dalam UU SSKCKR
diatur mengenai subjek wajib serah
hasil karya yang meliputi penerbit,
produsen dan warga negara
Indonesia dan warga negara asing.
“Penerbit wajib menyerahkan
dua eksemplar dari setiap
judul karya cetaknya, termasuk
salinan digital atas karya cetak
untuk kepentingan penyandang
disabilitas. Produsen wajib
menyerahkan Karya Rekam yang
telah dipublikasikannya. Subyek FOTO : ANDRI/IW
wajib serah juga berlaku bagi
warga negara Indonesia, warga
negara Asing yang menghasilkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyerahkan Laporan RUU SSKCKR kepada
Mendikbud
karya cetak dan karya rekam
mengenai Indonesia yang adanya penghargaan bagi penerbit,
diterbitkan atau dipublikasikan produsen dan masyarakat yang
di luar negeri, Lembaga negara, berperan terhadap karya cetak Sebuah Karya Cetak
kementerian, lembaga pemerintah karya rekam. “RUU ini juga
nonkementerian, atau perguruan memberikan penghargaan tidak dan Karya Rekam
tinggi, Pemerintah Daerah dan hanya kepada penerbit atau secara keseluruhan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” produsen karya rekam tapi juga
jelasnya. kepada masyarakat yang berperan merupakan potensi
Ketiga, UU mengatur serta dalam mendukung kewajiban nasional yang perlu
pengelolaan hasil karya cetak dan serah simpan, serta kepada warga
rekam. “Pengelolaan hasil karya negara asing yang melaksanakan dilindungi dan
cetak dan karya rekam dilakukan kewajiban serah simpan,” tegasnya. dilestarikan sebagai
melalui tahapan sebagai berikut, Keenam, RUU juga mengatur
yaitu penerimaan, pengadaan, mengenai sanksi administratif dan kekayaan intelektual
pencatatan, pengolahan, ketentuan peralihan. bangsa Indonesia
penyimpanan, pendayagunaan,
pelestarian dan pengawasan,” kata RUU SSKCKR Penting Bagi
Wakil Rakyat Dapil Kalimantan Pengembangan Literasi
Timur itu RUU yang telah disahkan
Keempat, UU juga mengatur menjadi UU itu juga diharapkan bagaimana meningkatkan literasi.
pendanaan terhadap pengelolaan dapat memperluas dan Literasi yang dimaksud adalah
karya cetak karya rekam. “Dalam memperdalam kembali gerakan bukan hanya sekedar membaca
RUU ini ditegaskan bahwa literasi yang saat ini sudah atau membiasakan gemar
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mulai berkembang di berbagai membaca, tetapi juga untuk bisa
wajib menyediakan pendanaan bagi daerah. “Mudah-mudahan ini juga lebih memahami dan mengkritisi isi
penghimpunan dan pengelolaan memberikan motivasi kepada para bacaan.
koleksi serah simpan sesuai penulis dan masyarakat yang ingin Tujuan revisi adalah
dengan kemampuan keuangan memproduksi karya-karya dalam untuk melestarikan dan
negara. Substansi ini memberikan berbagai bentuk, agar lebih banyak mendayagunakan karya yang
gambaran mengenai keseriusan dinikmati oleh banyak orang, yaitu disimpan sebagai aset budaya
negara untuk memajukan bangsa dengan cara disiplin memberikan bangsa dapat tercapai yaitu
dari sisi penghimpunan koleksi karya-karyanya ke lembaga terkait, meliputi penerimaan, pengadaan,
Karya Cetak dan Karya Rekam”, seperti ke perpustakaan,” jelas pencatatan, pengolahan,
katanya. Hetifah penyimpanan, pendayagunaan,
Kelima, lanjut legislator F-Golkar Saat ini yang menjadi sasaran pelestarian, dan pengawasan.
itu, UU SSKCKR juga mengatur penting bagi pemerintah adalah RNM/ES

167 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 29