Page 31 - MAJALAH 167

Anggaran

FOTO : AZKA/IW

Anggota Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay
Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp kucuran Dana Desa hingga Rp 187,6 memasuki tahun 2019 usul tersebut
826,8 triliun. Belanja pemerintah triliun selama 2015-2018. secara tiba-tiba diakomodir oleh
pusat tahun depan meningkat Rp 27 Diperoleh dari beberapa pemerintah.
triliun dari usulan RAPBN 2019 dan sumber, diketahui bahwa sejumlah Pada saat rapat Banggar DPR,
terdiri atas belanja kementerian/ fraksi di DPR sempat terjadi Anggota F-PDIP Alex Indra Lukman
lembaga Rp 855,4 triliun serta perbedaan pendapat terkait usul mengatakan Dana Kelurahan akan
belanja non kementerian/lembaga pemerintah tersebut. Misalnya saja dicairkan dengan payung hukum
Rp 778,9 triliun. Anggota Fraksi Partai Gerindra, UU tentang Anggaran Pendapatan
Untuk TKDD 2019, pemerintah Ahmad Muzani yang mengatakan dan Belanja Negara 2019. Alex
mengedepankan prinsip value for payung hukum berupa peraturan mengatakan seluruh fraksi di Badan
money dalam rangka meningkatkan pemerintah harus lebih dulu Anggaran DPR sudah sepakat ihwal
kualitas pelayanan publik di daerah dibuat sebelum mengucurkan dana kelurahan itu. Dia mengatakan
dan mengurangi kesenjangan dana. Ia mengatakan dasar hal itu dimungkinkan lantaran
penyediaan layanan publik antar hukum diperlukan bukan hanya UU APBN bersifat lex specialis.
daerah. Selain tetap memberikan untuk mekanisme penyaluran, “Makanya itulah UU APBN adalah
Dana Desa, pemerintah turut tapi juga untuk pengawasan UU lex specialis. Bisa ngasih ke siapa
menambahkan program baru dalam penggunaannya. Hal itu dia aja asal tercantum di UU,” kata Alex.
TKDD yakni Dana Kelurahan, yang ungkapkan bahwa regulasi harus Hal senada diungkapkan
dialokasikan Rp 3 triliun. lah ditaati sebagai payung hukum Anggota Komisi XI Johnny G. Plate
yang membuat sebuah kebijakan yang berpandangan rencana
Dinamika Dana Kelurahan menjadi konstitutional. “Jangan pemberian dana kelurahan
Dana Kelurahan telah disepakati karena mengejar keuntungan tidak terkait dengan proses
antara DPR dan pemerintah sebesar politik sesaat, aturan ditabrak,” kata Pemilu Presiden pada April 2019.
Rp 3 triliun di RAPBN 2019. Hal ini Muzani. “Dana kelurahan ini tidak ada
dipicu oleh respon pemerintah Sementara itu, Anggota hubungannya dengan pemilu
atas usul Asosiasi Pemerintah Fraksi PAN Saleh Partaonan karena ide awal dana kelurahan
Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Daulay mengatakan aspirasi dana adalah hasil dari aspirasi masyarakat
tentang kebutuhan dana untuk kelurahan sudah muncul dalam yang disampaikan kepada anggota
peningkatan kinerja kelurahan. pembahasan Undang-Undang DPR saat mereka melakukan reses,”
APEKSI menyatakan bahwa banyak Desa pada 2014. Saat pembahasan jelas Johnny.
kelurahan menuntut keadilan UU Desa tersebut pemerintah tak Menurut pengakuannya,
terhadap desa yang mendapat mengakomodasi usul ini. Namun, saat melakukan reses ia kerap

167 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 31