Page 30 - MAJALAH 167
P. 30
Anggaran
APBN 2019 Akomodir
Dana Kelurahan
DPR dan pemerintah telah sepakat mengesahkan APBN 2019 sebagai payung hukum
dalam proses berjalannya pemerintahan di tahun mendatang. Hal itu disepakati dalam
Rapat Paripurna akhir Oktober lalu.
FOTO : ANDRI/IW
Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani
ecara garis besar, tema Indonesia 70 dolar AS per barel, 2.165,1 triliun yang terdiri dari
APBN 2019 adalah “Sehat, lifting minyak 775.000 barel per penerimaan perpajakan Rp 1.786,4
Adil, dan Mandiri” yang hari, serta lifting gas 1.250.000 barel triliun, Penerimaan Negara Bukan
Sditandai dengan defisit setara minyak per hari. Pajak (PNBP) Rp 378,3 triliun, dan
makin rendah, keseimbangan Selama pembahasan penerimaan hibah Rp 400 miliar.
primer menuju positif, mendorong bersama DPR, pemerintah selalu Target penerimaan perpajakan
penurunan tingkat kemiskinan dan menegaskan akan mewaspadai 2019 tumbuh 15,4 persen dari
disparitas antardaerah, serta peran nilai tukar rupiah dan tantangannya outlook APBN 2018 dan rasio pajak
besar penerimaan perpajakan yang di tahun depan. Penentuan sekitar 12,2 persen. Kontribusi
sekaligus mengurangi pembiayaan asumsi nilai tukar rupiah Rp 15.000 penerimaan perpajakan tahun
dari utang. merupakan hasil pertimbangan dari depan naik 82,5 persen dalam
Terdapat beberapa asumsi perkembangan ekonomi terkini rangka menjadi sumber utama
makro dari APBN 2019, yang dan usulan Bank Indonesia (BI) penerimaan negara dan mendorong
disepakati bersama DPR dengan mengenai kisaran pergerakan nilai peningkatan iklim investasi serta
Pemerintah yaitu pertumbuhan tukar rupiah 2019 pada kisaran Rp daya saing.
ekonomi 5,3 persen, inflasi 3,5 14.800-Rp 15.200 per dolar AS. Sementara belanja negara 2019
persen, tingkat bunga SPN 3 bulan Sementara itu, dalam APBN sebesar Rp 2.461,1 triliun dengan
5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp 2019 pemerintah mematok rincian belanja pemerintah pusat
15.000, harga minyak mentah pendapatan negara sebesar Rp Rp 1.634,3 triliun berikut Transfer ke
30 PARLEMENTARIA 167 XLVIII 2018