Page 26 - MAJALAH 167

Legislasi

RUU KHIT Upaya

Lindungi Kekayaan Alam

dan Lingkungan

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (KHIT) menjadi salah satu program legislasi
nasional yang berasal dari usul inisiatif DPR RI khususnya Komisi IV DPR. Sudah ada
titik temu dan kata sepakat dalam pembahasan RUU tersebut, termasuk satu isu yang
cukup krusial, yakni tentang Pembentukan Badan Karantina Nasional. Ketua Komisi IV
DPR RI, Edhy Prabowo berharap di akhir masa jabatan anggota DPR RI Periode 2014-
2019 ini RUU tersebut bisa diselesaikan dan disahkan.

Alhamdulillah, setelah banyak kasus atau permasalahan peraturan pemerintah, sehingga
melalui proses pembahasan sejenis lainnya yang terkait pelaksanaannya akan diatur oleh
yang cukup panjang, dengan kewenangan dan tugas Pemerintah.
“dan perdebatan yang dari Karantina selama ini, baik Badan Karantina Nasional
cukup lama, kami (DPR RI) dan di Kementerian Kehutanan, inilah yang bertugas dan
pemerintah akhirnya menyepakati Kementerian Pertanian, maupun berwenang dalam merumuskan
RUU Karantina Hewan, Ikan dan Kementerian Kelautan dan dan menetapkan kebijakan di
Tumbuhan,”ujar Edhy Prabowo. Perikanan. bidang operasional Karantina,
Terakhir, lanjut Edhy, Oleh karena itu Komisi IV pengembangan sumber daya
perdebatan yang cukup panjang DPR RI berharap pemerintah manusia Karantina, analisis
ada pada pembahasan Bab membuat kajian mengenai risiko Karantina, dan kepatuhan,
10 tentang kelembagaan pembentukan Badan Nasional kerjasama, dan informasi
sebuah insitusi perkarantinaan. Karantina. Kajian tersebut Karantina.
Pasalnya, selama ini tugas, meliputi kebutuhan pegawai, Selain itu Badan Karantina
dan fungsi Karantina berada anggaran, serta prasarana dan Nasional ini juga bertugas
di tiga Kementerian berbeda, sarana perkarantinaan. Namun mencegah masuknya Hama dan
yakni Kementerian Pertanian, pemerintah yang diwakili oleh Penyakit Hewan Karantina, Hama
Kementerian Kelautan dan Menteri Pertanian, Amran dan Penyakit Ikan Karantina,
Perikanan, serta Kementerian Sulaiman mengatakan bahwa dan Organisme Pengganggu
Kehutanan. Sehingga tidak kewenangan pembentukan Tumbuhan Karantina dari luar
terintegrasi dengan baik. kelembagaan pemerintah negeri ke dalam wilayah negara
Kondisi demikian pada merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia. Badan
kenyataannya cukup merepotkan sesuai dengan UU No. 39 Tahun Karantina juga berwenang
dan menimbulkan masalah lain, 2008 tentang Kementerian mencegah tersebarnya Hama
terutama ketika dalam sebuah Negara. Maka, pengintegrasian dan Penyakit Hewan Karantina,
pekerjaan karantina ternyata kelembagaan tersebut diserahkan Hama dan Penyakit Ikan Karantina,
dikerjakan oleh dua institusi kepada Presiden. dan Organisme Pengganggu
yang berbeda. Sebut saja ikan Namun pada akhirnya, baik Tumbuhan Karantina dari suatu
arwana yang notabene termasuk Komisi IV DPR dan pemerintah area ke area lain di dalam wilayah
dalam jenis-jenis ikan, selama telah menemukan kata sepakat. negara Republik Indonesia.
ini dikerjakan oleh Kementerian Keduanya sepakat untuk Badan Karantina yang telah
Kelautan dan Perikanan (KKP). membentuk sebuah badan disepakati keberadaannya
Disisi lain, Karantina ikan nasional karantina yang berada ini nantinya juga bertugas
arwana tersebut juga di klaim di bawah dan bertanggung mencegah masuknya pangan/
oleh Kementerian Kehutanan. jawab langsung kepada pakan yang tidak sesuai dengan
Mengingat Ikan Arwana diketahui Presiden. Pembentukannya standar keamanan dan mutu.
memiliki habitat di Hutan. Masih pun akan dituangkan dalam Mencegah keluarnya Tumbuhan

26 PARLEMENTARIA 167 XLVIII 2018