Page 23 - MAJALAH 167

Pengawasan

FOTO : IWAN/IW

Ilustrasi Tahanan di penajara

dana tersebut untuk merenovasi sehingga menimbulkan kerawanan “Para narapidana mati kasus
sejumlah Lapas. “Hanya digunakan sosial di dalam Lapas. Mantan narkotika selalu mengendalikan
Rp 700 miliar untuk penambahan Anggota F-Hanura DPR RI yang peredaran narkoba dari dalam
sumber daya manusia, termasuk kini menyeberang ke PAN itu, Lapas,” kata Sudding saat mengikuti
CPNS yang baru,” ucap legislator menekankan agar semua lembaga rapat dengan Kemenkum HAM
Fraksi Golkar itu. Satu kamar yang terkait bergerak seirama memutus beberapa waktu lalu. Publik, selalu
mestinya dihuni sembilan orang, mata rantai bisnis narkoba di balik menyorot kasus bisnis narkoba
kini dijejali 18-21 orang dengan jeruji besi. dari dalam Lapas. Untuk itu, kata
ranjang bersusun. Sangat tidak Tidak hanya Kemenkum legislator dapil sulawesi tengah itu,
layak. Ini sorotan dari sisi kapasitas HAM, Polri, kejaksaan, dan Badan narapidana mati apalagi yang masih
Lapas. Narkotika Nasional (BNN) harus mengendalikan bisnis haramnya
Sementara sorotan dari sisi bergerak serempak memberantas dari Lapas harus segera dieksekusi.
bisnis narkoba di Lapas pernah narkoba di Lapas, sekaligus Semakin lama tak dieksekusi, kian
disampaikan pula oleh mantan memutus rantai bisnis narkoba memberi peluang melakukan bisnis
Anggota Komisi III DPR Sarifuddin yang kendalikan dari balik Lapas. ilegalnya dari dalam Lapas.
Sudding. Yang memprihatinkan Bisnis narkoba yang dikendalikan Inilah momentum memperketat
ada narapidana yang tinggal dari Lapas sudah jadi rahasia kembali pengawasan Lapas
menunggu eksekusi mati karena umum bagi publik. Memperketat dari bahaya narkoba. Sistem
kasus narkoba, masih saja mampu pengawasan di dalam Lapas pengawasan dengan CCTV dan
mengendalikan bisnis narkobanya menjadi keniscayaan yang tidak penjagaan ketat perlu dilakukan.
dari balik penjara. Kasus bisnis bisa ditunda lagi. Secara berkala para petugas
narkoba dari balik jeruji besi tak Fenomena adanya bisnis Lapas harus menggeledah
mungkin bila tak melibatkan sipir narkoba yang dikendalikan dari kamar para narapidana narkoba.
atau Kalapas sendiri. Setidaknya, balik Lapas merupakan potret Alat komunikasi selalu banyak
otoritas Lapas memberi akses mentalitas aparatur di Kemenkum ditemukan di kamar-kamar para
komunikasi bagi narapidana HAM yang buruk, terutama yang narapidana itu. Akses komunikasi
binaannya itu. bertugas di Lapas. Kemenkum harus diputus, tidak saja telepon
Sudding mengimbau agar HAM harus membenahi tapi juga akses kunjungan tamu
Kejaksaan Agung yang diberi aparaturnya dari mulai Dirjen yang menjenguk narapidana
wewenang untuk mengeksekusi Lapas hingga ke sipir. Dari hulu narkoba. Tak jarang kunjungan itu
mati narapidana, harus segera ke hilir harus dibenahi. Ini bagian justru membuka jaringan bisnis
mengeksekusinya. Jangan sampai dari upaya mereformasi jajaran haram dengan koleganya di luar
waktu eksekusi terlalu lama, Kemenkum HAM. Lapas. MH/ES

167 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 23