Page 25 - MAJALAH 167
P. 25

Pengawasan





              menghembuskan napas terakhir di   Kanal, serta rencana pengiriman   dan menjadi titik lemah dalam
              negeri orang karena hukuman mati.   30 ribu TKI. Menurut Ichsan,   perlindungan pekerja migran. Poin
              Tuti Seorang TKI asal Majalengka   kesepakatan antara kedua negara   baru tersebut antara lain, proses
              dieksekusi mati oleh pemerintah   dalam bentuk MoU belum cukup    rekrutmen dan penempatan
              Arab Saudi, Senin (29/10/2018).   kuat untuk memberikan jaminan   pekerja migran melalui sistem
              Anehnya, eksekusi tersebut       perlindungan bagi pekerja migran   online terintegrasi yang
              dilakukan tanpa pemberitahuan    Indonesia di Arab Saudi. “MoU itu   memungkinkan kedua pemerintah
              apapun pada pemerintah Indonesia.   tidak punya kekuatan hukum yang   melakukan pengawasan,
              Kabar kematian Tuti Tursilawati   cukup kuat,” ujar Ichsan.       pemantauan dan evaluasi.
              diunggah oleh akun Twitter, @       Dia menyarankan, pasca-          Pekerja migran juga tak
              migrantcare, Selasa (30/10/2018).   eksekusi mati TKI asal Majalengka,   lagi bekerja dengan sistem
              Migrantcare lembaga yang concern   Tuti Tursilawati pada 29 Oktober   kafalah (majikan perseorangan),
              pada pembelaan dan advokasi hak-  2018 lalu, pemerintah harus     melainkan sistem syarikah yakni
              hak buruh migran tersebut sembari   membuat perjanjian yang lebih   perusahaan yang ditunjuk dan
              menautkan potret Tuti Tursilawati.  memiliki kekuatan hukum untuk   bertanggungjawab kepada
                 Tuti Tursilawati merupakan    melindungi para pekerja migran.   pemerintah Arab Saudi. Sistem ini
              warga asal Cikeusik, Sukahaji,      Selain itu, Ichsan juga       dinilai mempermudah pemerintah
              Kabupaten Majalengka, Jawa       berpendapat sebaiknya pemerintah   Indonesia melakukan perlindungan.
              Barat. Ia berangkat ke Arab pada   membatalkan rencana pengiriman    Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi
              5 September 2009 untuk bekerja   30 ribu TKI sebelum ada jaminan   IX DPR RI Erma Lena berkomentar
              sebagai pekerja rumah tangga     dari pemerintah Arab Saudi. Ia   dengan tegas, bahwa seharusnya
              di Kota Thaif, Provinsi Mekkah   menilai, pembatalan tersebut     Arab Saudi menginformasikan hal
              Barat. Selama bekerja, Tuti kerap   juga dapat menjadi bentuk protes   ini kepada pemerintah Indonesia.
              mendapatkan pelecehan seksual    pemerintah terkait eksekusi      Menurut Erma memberikan
              dari sang majikan. Tuti telah bekerja   Tuti yang dilakukan tanpa ada   informasi ke negara asal menjadi
              selama 8 bulan dengan sisa gaji tak   notifikasi. “Kalau ada keinginan   kewajiban bila ada warga negara
              dibayar selama 6 bulan.          untuk pengiriman 30 ribu itu     asing yang dinyatakan bermasalah
                 Hal tersebut diungkapkan      saya berharap tidak dilakukan    dengan hukum. Aturan ini telah
              Nisma Abdullah, aktivis Aliansi   dulu sebelum adanya kejelasan,   ada dalam Pasal 36 Konvensi Wina
              Tolak Hukuman Mati, saat         kesepakatan, kerja sama antara   Tahun 1963 tentang Hubungan
              menggelar jumpa pers di          pemerintah Indonesia dan         Konsuler.
              Gedung DPR. Menurut fakta yang   pemerintah Arab Saudi,” kata        “Di dalam pasal tersebut
              terungkap, perlakuan tak senonoh   Ichsan.                        disebutkan bila warga negara
              majikan pada Tuti mencapai          Sebelumnya diberitakan,       sending state melakukan
              puncaknya pada 11 Mei 2010. Tuti   Pemerintah Indonesia dan Saudi   permintaan, maka pihak yang
              hendak diperkosa oleh majikannya   Arabia telah menyepakati kerja   berwenang dari receiving state
              dan melakukan perlawanan.        sama bilateral Sistem Penempatan   wajib, tanpa menunda, untuk
              Ia pun memukul majikannya        Satu Kanal (one channel) pekerja   memberikan informasi kepada
              menggunakan tongkat untuk        migran Indonesia dengan pilot    perwakilan konsuler negara
              membela diri. Saat itu sang majikan   project 30 ribu pekerja yang akan   pengirim (Mandatory Consulat
              meninggal.                       diberangkatkan.                  Notification atau MCN),” jelas Erma.
                 Wanita asal Cikeusik ini         Penandatanganan kerja            “Sementara Pasal 37
              memutuskan melarikan diri.       sama dilakukan oleh Menteri      huruf (a) konvensi Wina 1963,
              Sayang, ia mengalami musibah saat   Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri   jelas mengatur kewajiban
              pelarian. Tuti malah diperkosa oleh   dengan Menteri Tenaga Kerja dan   menyampaikan kematian WN
              sembilan pria Arab. Tak berhenti   Pembangunan Sosial Kerajaan    kepada kantor perwakilan asing
              sampai di situ, Tuti kemudian    Arab Saudi Ahmed bin Suleiman    terkait,” imbuhnya.
              ditangkap pihak kepolisian Thaif.   bin Abdulaziz al Rajhi, Kamis, 11   Erma menyayangkan, Arab
              Pengadilan Arab Saudi kemudian   Oktober 2018 di kantor Kementerian   Saudi yang kembali melanggar
              memutuskan Tuti Tursilawati      Ketenagakerjaan RI. Kerja sama   kerjasama dengan pemerintah
              bersalah dan divonis mati pada   ini dalam rangka pembenahan      Indonesia. Ia kesal lantaran Arab
              Juni 2011. Kasus Tuti ini sebenarnya   tata kelola penempatan pekerja   Saudi tak menginformasikan
              sudah mendapat perhatian dari    migran Indonesia, baik terkait   adanya eksekusi hukuman mati ke
              Pemerintah Indonesia.            perlindungan maupun peningkatan   Indonesia. “Kesepahaman tersebut
                 Ichsan juga mengkritik        kesejahteraan.                   masih dilanggar sebagaimana
              penandatanganan nota                Setidaknya, ada beberapa poin   terjadi pada kasus Zaini Misrin yang
              kesepahaman atau MoU antara      penting pada Sistem Penempatan   dieksekusi Maret 2018 lalu, di mana
              Indonesia dan Arab Saudi         Satu Kanal, yang pada kerja      Indonesia juga tidak menerima
              mengenai Sistem Penempatan Satu   sama sebelumnya tidak diatur    MCN,” ungkapnya.   EKO/ES


                                                                                167 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30