Page 24 - MAJALAH 102

Dalam raker ini Komisi X meminta hendaknya UN terus berjuang tahun 2014 nanti bisa masuk.
2013 ini tidak dijadikan faktor kelulusan, supaya ada
perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta, wajarkah Menyinggung UN untuk SD, menurut dia karena UN
11 propinsi yang menghadapi akibat penundaan SD sudah diserahkan kewenangannya kepada propinsi
diperlakukan yang sama dengan 22 propinsi. Namun, untuk mengelola dan selama ini kita evaluasi tidak ada
karena ini kewenangan pemerintah, maka Komisi X masalah. Artinya, UN SD lebih lancar daripada UN SMP
tidak berdaya untuk memaksakan hal itu. dan UN SMA. Itu menjadi salah satu penyebab mengapa
UN pelaksanaannya masih sentralisik tidak diserahkan
“ Kita sudah desak dan menjadi sikap Komisi X, kepada daerah termasuk percetakannya. Kalau alasan
tapi menteri memutuskan tetap. Di sini terlihat takut bocor, lebih diperkuatpengamanannya, jangan
bahwa kebijakan pendidikan kita ini memang belum alasan bocor lalu, ditarik ke pusat. “ Pengamanan soalnya
mengimplementasikan prinsip keadilan kepada semua yang dikuatkan diarahkan jangan sampai bocor”.
peserta didik,” ia menjelaskan.
Sebenarnya lanjut Zul, Menteri mengambil jalan
Menaggapi sikap “ keukeuh” yang akan tetap keluar dalam kondisi panik karena harus dilaksanakan
menjadikan UN sebagai syarat kelulusan, menurut dalam kondisi yang kacau, maka soal ujian difotocopy.
Zul, karena Mendikbud berpegang kepada peraturan Ini akan membuka celah untuk bocor.
pemerintah (PP), sementara DPR menganggap PP lahir
sebagai anak haram, karena tidak punya induknya. Akibat tidak serentaknya UN, implikasinya muncul
Mestinya PP yang lahir atas amanah UU. Tapi UU tidak anggaran-anggaran yang tidak terduga. Oleh karena itu,
mengamanahkan bahwa evaluasi oleh UN, apalagi dia minta agar seluruh anggaran yang itu harus dikelola
tanggungjawabnya dari pusat, kita sekarang pendidikan oleh pemerintah pusat. Karena kelalaian pemerintah,
itu desentralisasi atau otonomi. maka ada biaya yang ditanggung oleh percetakan
karena percetakan itu tidak mampu mendistribusikan.
Mestinya lanjut Zul, semua urusan itu diserahkan
kepada daerah termasuk UN. Makanya dalam UU Sistem Kemudian ada biaya fotocopy yang menjadi beban
Pendidikan Nasional itu evaluasi ujian itu adanya di bagi daerah itu harus dibayar oleh pemerintah pusat,
satuan pendidikan. jangan sampai itu menjadi beban daerah bahkan beban
sekolah. Karena anggarannya sudah tersedia cukup
Revisi UU Sisdiknas banyak, yakni 644 milyar tidak ada pemblokiran, pada
tanggal 21 Desember Komisi X DPR sudah menyetujui
Lebih lanjut politisi FPG ini mengemukakan, kita harus anggaran itu.
mengkaji ulang secara keseluruhan sistem pendidikan.
Pertama, tentang filosofi pendidikan harus disesuaikan Bahkan usulan tambahan 100 milyar juga telah
dengan tantangan sekarang. Filosofi yang ada di UU dipenuhi karena jumlah peserta didik bertambah,
Sistem Pendidikan Nasional itu kurang memberikan juga honor pengawas ditambah karena meningkatnya
tekanan kepada aspek pendidikan karakter. kesulitan, semua berakibat kepada penambahan
anggaran.
Ia tidak menampik, memang kurikulum harus
dilakukan perubahan tapi tetap harus mengacu Mengenai kurikulum baru yang akan dilaksanakan
kepada UU. Berkaitan filosofi tadi, harus dimuat Juli 2013, kata Zulfadhli, sampai saat ini panja belum
tentang pengembangan kurikulum di dalam UU Sistem merekomendasikan kurikulum itu bisa dilaksanakan
Pendidikan Nasional. karena sampai saat ini belum ada keputusan, masih
ada beberapa hal yang belum tuntas. Pertama, Komisi
Kemudian berkaitan dengan kata kelola bahwa X sampai saat ini belum menerima dokumen lengkap,
pendidikan kita ini kan diatur oleh banyak departemen, dokumen kurikulumnya baru ada sebagian, belum
seperti Kemendikbud dan Kementerian agama, bahkan lengkap.
ada 17 departemen kementerian yang mempunyai
lembaga pendidikan. Kedua, tentang anggaran, Komisi X meminta ada
pendapat dari BPKP terkait dengan penggunaan
Padahal di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional anggaran yang bukan peruntukannya untuk kurikulum
itu sudah jelas bahwa pendidikan itu dikelola oleh 1 tapi akan digunakan untuk kurikulum. Karena anggaran
sistem yang utuh. Jadi jangan banyak kementerian yang disiapkan khusus untuk kurikulum itu cuma 600
yang mengatur pendidikan. Tetap dibawah naungan milyar lebih dan disetujui di RKKN 2013 ternyata Menteri
pengelolaan oleh Kementerian Pendidikan dan memerlukan 2,4 triliun.
Kebudayaan (Kemendikbud).
Berdasarkan informasi, Kemendikbud akan
Meski demikian, diakui Zul, perubahan UU Sisdiknas menggunakan anggaran-anggaran pos-pos lain untuk
belum menjadi prioritas Baleg, namun pihaknya akan dipakai anggaran kurikulum, seperti anggaran rutin

24 PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013