Page 29 - MAJALAH 102

tahun ke-12 yang tidak lulus SMA
adalah 75,5 persen (ESR World
Bank, 2007).“Gismar menyatakan
masih besarnya porsi pembiayaan
pendidikan yang ditanggung oleh
orang tua berkontribusi terhadap
tingginya angka putus sekolah
tersebut. Liputan Kompas (11
Desember 2009) melaporkan 2,2
juta anak usia wajib belajar belum
tersentuh pendidikan dasar sem-
bilan tahun bahwa angka putus
sekolah, yang antara lain disebab-
kan oleh sulitnya akses ke seko-
lah, kurangnya kesadaran orang
tua, dan faktor ekonomi.
3. Pihak-pihak yang yang pro dan
kontra terhadap kebijakan UN,
perlu duduk bersama disertai
keterbukaan, kejernihan, dan ke-
jujuran dalam menguji asumsi-
asumsi yang melandasi kebijakan
tersebut untuk keluar dari pole- dikeluarkan pemerintah, apalagi J. Douglas Willms (2006) dari
mik yang berkepanjangan dan kebijakan pendidikan, yang din- UNESCO Institute For Statistics
mencari solusi-solusi yang lebih yatakan secara yuridis mengan- dalam lapor annya b erjudul
tepat dan strategis dalam upaya dung muatan pelanggaran HAM, “Learning Divides: Ten Policy
memberikan pendidikan bermutu khususnya Hak Anak maka kebi- Questions about the Performance
bagi seluruh anak Indonesia; jakan tersebut sudah semestinya and Equity of Schools and Schooling
dirombak total. Systems” mengelompokkan sistem
4. Kebijakan pendidikan pada um- akuntabilitas pendidikan, antara
umnya adalah kebijakan yang Untuk memperkuat rekomendasi lain melalui ujian kelulusan, ke
terkait dengan anak. Karena dida- agar kebijakan UN dievaluasi secara dalam bentuk intervensi universal
lam setiap kebijakan setiap anak menyeluruh, DR. Elin Driana (Dewan (universal interventions). Intervensi
mempunyai hak untuk dilindungi Pakar Education Forum dan salah tersebut merupakan sebuah
maka setiap pengambilan kebi- satu koordinator) telah melakukan kebijakan yang diterapkan pada
jakan pendidikan sudah semestin- kajian kepustakaan seputar ujian seluruh siswa dengan tujuan untuk
ya merujuk pada Undang-Undang kelulusan di berbagai negara (Buku meningkatkan prestasi akademis
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hitam UN, 2012). Hasil penelitian mereka. Namun, intervensi universal
Perlindungan Anak. Pasal 2 UUPA tersebut tertuang dalam ringkasan berpotensi melanggengkan atau
menegaskan bahwa dalam semua sebagai berikut: malah memperlebar kesenjangan
tindakan yang menyangkut anak prestasi akademis berdasarkan
yang dilakukan oleh pemerintah, Tinjauan Ringkas Penelitian- status sosial ekonomi karena telah
masyarakat, badan legislatif, dan P e n e l i t i a n S e p u t a r U j i a n terbukti secara empiris betapa
badan yudikatif, maka kepentin- Kelulusan eratnya keterkaitan antara prestasi
gan yang terbaik bagi anak harus akademis siswa dan latar belakang
menjadi pertimbangan utama. Keteguhan sikap pemerintah untuk sosial ekonomi keluarga dan kondisi
menjadikan hasil UN/UASBN sebagai sekolah.
5. Keputusan pengadilan semestinya syarat kelulusan didasarkan pada
tidak hanya dilihat dari persoalan asumsi bahwa kebijakan tersebut Perlu diingat pula, bahwa siswa-
teknis implementatif UN semata, merupakan langkah yang tepat siswa di Finlandia mampu mencatat
tetapi lebih dari itu kebijakan UN untuk meningkatkan motivasi dan prestasi gemilang dalam PISA (The
harus dilihat sebagai kebijakan prestasi belajar siswa, di samping Programme for International Student
pendidikan yang telah menim- motivasi para guru. Namun, cara Assessment) meskipun tidak ada
bulkan persoalan pelangar an Hak pandang tersebut mengabaikan ujian kelulusan. Satu-satunya ujian
Anak. Keputusan pengadilan me- faktor-faktor yang berkaitan erat berskala nasional yang dilaksanakan
mang tidak secara tegas melarang dengan prestasi belajar siswa, antara adalah ujian matrikulasi sebagai
penyelenggaraan Ujian Nasional, lain: status sosial ekonomi siswa dan syarat untuk menempuh pendidikan
tetapi kebijakan apapun yang sekolah. di perguruan tinggi.

PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013 29