Page 26 - MAJALAH 102
P. 26
SUMBANG SARAN
Catatan PerJaLanan
GUGATAN MASYARAKAT
TERHADAP KEBIJAKAN
UJIAN NASIONAL
Oleh : Suparman (Koordinator Education Forum)
Pada tanggal 21 Mei 2007 Peng- 5. Memerintahkan kepada Para hak anak maka Tim Advokasi Korban
adilan Negeri Jakarta Pusat telah Tergugat untuk meninjau kembali Ujian Nasional (TekUN) bersama
memutuskan perkara gugatan Citi- Sistem Pendidikan Nasional; Education Forum pernah menyam-
zen law Suit tentang Ujian Nasional paikan sikap antara lain :
Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. 6. Menghukum Para Tergugat
Dalam putusan tersebut hakim men- untuk membayar biaya perkara 1. Bahwa Presiden RI, Wakil Presiden
gadili dalam pokok perkara : yang hingga kini berjumlah Rp. RI, Menteri Pendidikan Nasional
374.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dan Ketua Badan Standar Nasion-
1. Mengabulkan gugatan Subsidair empat ribu rupiah). al Pendidikan telah lalai dalam
Para Penggugat; memberikan pemenuhan dan
Atas putusan PN Jakpus tersebut perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Menyatakan bahwa para tergu- Para Tergugat mengajukan Banding. terhadap warga negaranya yang
gat, Presiden RI, Wakil Presiden Pada tanggal 6 Desember 2007 menjadi korban Ujian Nasional
RI, Menteri Pendidikan Nasional Pengadilan Tingi Jakarta melalui (UN), khususnya pada hak atas
dan Ketua Badan Standar Nasion- Putusan Nomor : 377/PDT/2007/ pendidikan dan hak-hak anak;
al Pendidikan telah lalai dalam PT.DKI. menguatkan putusan
memberikan pemenuhan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Bahwa sebuah kebijakan pemer-
perlindungan Hak Asasi Manusia Atas putusan Pengadilan Tinggi intah yang secara hukum dinyata-
terhadap warga negaranya yang Jakarta para Tergugat mengajukan kan telah lalai dalam memberikan
menjadi korban Ujian Nasional Kasasi ke Mahkamah Agung. Dan pemenuhan HAM, khususnya hak
(UN), khususnya pada hak atas pada tanggal 14 September 2009 atas pendidikan dan HAK ANAK
pendidikan dan hak-hak anak; melalui putusan nomor 2596K/ sudah semestinya dikoreksi to-
PDT/2008 MA MENOLAK kasasi tal dan bahkan dihentikan. Maka
3. Memerintahkan kepada Para Ter- pemerintah. dengan demikian kebijakan UN su-
gugat untuk meningkatkan kuali- dah semestinya dihentikan, atau
tas guru, kelengkapan sarana Terkait dengan Putusan Penga- setidak-tidaknya ditunda sampai
dan pra sarana sekolah, akses in- dilan Jakarta Pusat yang diperkuat terpenuhinya peningkatan kuali-
formasi yang lengkap di seluruh dengan putusan Pengadilan Ting- tas guru, sarana prasarana dan
daerah di Indonesia, sebelum gi Jakarta dan Putusan Mahkamah akses informasi secara lengkap
mengeluarkan kebijakan Pelaksa- Agung RI ditambah dengan sejum- di seluruh daerah di Indonesia,
naan Ujian Nasional lebih lanjut; lah pendapat para pakar pendidikan, atau sekurang-kurangnya dilak-
praktisi pendidikan dan masyarakat sanakan tetapi tidak dijadikan
4. Memerintahkan kepada Para Ter- yang menilai bahwa Ujian Nasional sebagai syarat kelulusan. Jika Ke-
gugat untuk mengambil langkah- secara yuridis tidak sesuai dengan mentrian Pendidikan Nasional RI
langkah konkrit untuk mengatasi UU Sisdiknas, bertentangan de ngan terus memaksakan penyelengga-
gangguan psikologis dan mental prinsip pedagogis, tidak sejalan raan Ujian Nasional maka dikha-
peserta didik dalam usia anak dengan prinsip-prinsip penilaian ke- watirkan dapat membangun citra
akibat penyelenggaraan Ujian giatan pembelajaran, pemborosan yang kurang baik pada program
Nasional; dana negara dan melanggar hak- pemerintah di bidang pendidi-
26 PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013
