Page 25 - MAJALAH 102

Tim Komisi X DPR kunjungi kelengkapan fasilitas UN di Unnes Semarang.

pelatihan guru. “ Apakah dibenarkan, penggunaan “Begitu selesai reses, panja akan melakukan rapat-
anggaran sebelum ada keputusan revisi APBN, ini yang rapat dengan Kemendikbud, pasti kita akan mendalami
kursial,” jelasnya. hasil investigasi,” tegasnya.

Melihat lambatnya Kementerian untuk menyelesaikan Ditanya mengenai harapan dunia pendidikan
beberapa hal itu, akhirnya Panja belum mengambil mendatang, Zul menegaskan, harus ditata ulang sistem
kesimpulan. “ Saya pesimis kurikulum baru bisa pendidikan kita. Karena dirasakan tidak sesuai lagi
diimplementasikan pada Juli 2013, apalagi waktunya dengan kebutuhan dan tantangan jaman sekarang
tinggal 2 bulan,” tegasnya lagi. dan kedepan, baik menyangkut filosofi, tata kelola dan
masalah lain bertalian dengan dunia pendidikan.
Terkait dengan kesiapan guru, pada dasarnya mereka
ikut saja karena diberikan pelatihan, tapi sejauh mana Konsekuensinya, lanjut Zul, harus dilakukan revisi atas
hasil pelatihan itu. Zul menyatakan, “ Kita meragukan UU Sisdiknas, dengan tujuan betul-betul membangun
dengan waktu yang singkat itu, hanya 52 jam atau kurang suatu sistim pendidikan yang baik. Termasuk persoalan
lebih 1 minggu mereka dilatih untuk melaksanakan guru itu profesi, semestinya guru disentralisasi ke pusat
kurikulum baru. Kita belum tahu evaluasinya”. saja, pengangkatannya pembinanya dan segala macam
dari pusat.
Lebih lanjut dia menyatakan, dengan kurikulum
yang baru ini semestinya tidak perlu lagi ujian ‘ Sekarang kan tidak, anggarannya dari pusat tapi yang
nasional. Biarkan saja ujian sekolah karena kompetensi mengatur daerah. Kita lihat di daerah, banyak guru-
standarnya sudah baik, yang penting kan sejauh mana guru yang tidak diberdayakan dengan baik bahkan guru
kontrol pemerintah. Kemudian meningkatkan mutu dijadikan camat, guru dipindah-pindahkan,” ujarnya.
guru. Jadi mestinya dengan kurikulum baru UN tidak
perlu diadakan lagi. Akibat dari kelembananan menata sistem pendidikan
kita, akibatnya kita rasakan sekarang. Dulu banyak
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, pihaknya mahasiswa luar negeri seperti Malaysia menuntut
meminta investigasi yang dilakukan oleh Kemendibud ilmu di Indonesia, sekarang malah kebalik, mahasiwa
lewat Irjen segera disampaikan ke publik. Kemudian Indonesia yang belajar ke Malaysia. Artinya, kita
memberikan sanksi ke semua pihak, bahkan ke tertinggal. “ Mereka jauh lebih cepat karena komitmen
orang internal Kemendikbud sekalipun yang lalai dan mereka menata pendidikannya sudah jauh. Harus segera
melakukan penyimpangan begitu percetakannya pun dilakukan, kalau tidak kita akan semakin tertinggal,”
harus diberikan sanksi. kata Zul menutup pembicaraan. (mp,sf,spy)

PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013 25