Page 27 - MAJALAH 102

kan karena kebijakan tersebut perlindungan anak. Asasi Manusia menjadi tanggung
mengandung pelanggaran HAM jawab pemerintah.
khususnya hak atas pendidikan Tidak hanya UN, bahkan dari
dan HAK ANAK; hasil penelitiannya KPAI pernah Sangat disesalkan pemerintah
mempublikasikan adanya sejumlah melalui Mendiknas terlihat kurang
3. Sesuai dengan putusan pengadi- pasal dalam UU Sisdiknas yang belum merespon saran, masukan, kritik
lan yang memerintahkan Presi- memiliki perspektif anak. Padahal dan bahkan protes dari sejumlah
den Republik Indonesia untuk didalam penjelasan pasal 2 UUPA elemen masyarakat, baik orangtua,
meninjau kembali sistem pendidi- ditegaskan bahwa dalam semua anak/pelajar, mahasiswa, guru dan
kan nasional maka terkait dengan tindakan yang menyangkut anak sejumlah pakar pendidikan. Padahal
kebijakan UN sudah semestinya yang dilakukan oleh pemerintah, anak berhak didengar pendapatnya
Presiden RI melakukan revisi Pera- masyarakat, badan legislatif dan (Pasal 10 UUPA). Masyarakat pun
turan Pemerintah nomor 19 tahun badan yudikatif, maka kepentingan berhak berperan serta dalam
2005 tentang Standar Nasional yang terbaik bagi anak harus p erenc anaan, p elak sanaan,
Pendidikan terutama terkait den- menjadi pertimbangan utama. pengawasan, dan evaluasi program
gan ketentuan yang menyangkut pendidikan (Pasal 8 UU Sisdiknas),
masalah syarat kelulusan peserta Pada saat menerima pengaduan dan gur u b er hak m emilik i
didik (Pasal 72 PPSNP), disamp- Tim Advokasi dan Education kesempatan untuk berperan dalam
ing mengkaji kembali sejumlah Forum tentang pelanggaran HAM penentuan kebijakan pendidikan
kebijakan lain yang belum ber- yang terjadi dalam kebijakan UN, (Pasal 14 ayat1/i). Bahkan pasal 45
perspektif anak dan mungkin Komnas HAM telah mengeluarkan PP-74/2008 peranserta guru dalam
berpotensi/mengandung muatan empat butir rekomendasi yang penentuan kebijakan pendidikan
pelanggaran HAM, khususnya disampaikan langsung kepada dapat dilakukan mulai dari tingkat
hak anak; Presiden, Mendiknas dan Ketua satuan pendidikan sampai di tingkat
BSNP. Dalam rekomendasinya nasional. Peran di tingkat nasional
4. Mendesak Presiden RI untuk me- Komnas HAM mendesak kepada meliputi saran atau pertimbangan
matuhi keputusan hukum Penga- Presiden, Mendiknas dan Ketua tertulis ataupun lisan dalam
dilan Negeri Jakarta Pusat yang BSNP untuk melakukan: penyusunan peraturan perundang-
diperkuat dengan putusan Peng- undangan di bidang pendidikan,
dilan Tinggi Jakarta dan putusan 1. Peninjauan ulang terhadap sistem penyusunan rencana strategis
Mahkamah Agung RI. pendidikan nasional; bidang pendidikan; dan kebijakan
operasional pendidikan tingkat
Pernyataan sikap ini disampaikan 2. Revisi Peraturan Pemerintah No- nasional.
s e c a r a b e r s a m a a n d e n g a n mor 19 Tahun 2005 tentang Stan-
penyampaian pengaduan Tim dar Nasional Pendidikan dengan Menjadi sangat mengherankan
Advokasi bersama Education Forum menghapus pasal 72 yang me- ketika sejumlah peraturan perun-
dan Poros Pelajar ke Komisi Nasional nyebutkan UN sebagai syarat ke- dang-undangan memberi hak par-
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) lulusan; tisipasi kepada masyarakat, anak/
pada tanggal 21 Desember 2009. pelajar dan guru untuk terlibat da-
Pengaduan ke Komnas HAM terkait 3. Meninjau ulang atau menghen- lam penentuan kebijakan pendidi-
dengan penilaian Tim Advokasi dan tikan Pelaksanaan Ujian Nasional kan, pemerintahnya malahan jalan
eF bahwa terdapat pelanggaran Tahun 2010; sendiri. Kebijakan UN dijalankan se-
HAM, khususnya hak anak dalam suai dengan keinginan pemerintah
kebijakan UN sebagaimana bunyi 4. Mematuhi Putusan hukum Peng- saja. Bahkan keputusan Pengadilan
amar putusan PN Jakarta Pusat. adilan Negeri Jakarta Pusat No- Negeri Jakarta Pusat sampai Mahka-
mor : 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST mah Agung, termasuk rekomendasi
Desakan agar pemerintah yang diperkuat dengan Putusan KPAI dan Komnas HAM (dua komisi
mematuhi putusan pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : negara yang dibentuk berdasarkan
pun telah disampaikan oleh Komisi 377/K/PDT/2007/PT.DKI dan Pu- Undang-Undang) terlihat tak digu-
Perlindungan Anak Indonesia tusan Mahkamah Agung RI No- bris.
(KPAI). Desakan ini tidak terlepas mor : 2596K/PDT/2008.
dari hasil kajian KPAI tahun 2008 Beberapa Rekomendasi :
yang dilakukan secara intens R e ko m e n dasi ini p e nt in g
dengan melibatkan banyak disampaikan oleh Komnas HAM Untuk mengakhiri kontroversi UN,
pihak dari berbagai bidang ilmu. karena berdasarkan ketentuan Tim Advokasi Korban UN bersama
Kesimpulan yang diperoleh, dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor Education Forum sejak tahun
tinjauan kontitusional, akademik, 39 Tahun 1999 tentang HAM, 2008 sudah merumuskan solusi
dan psikologis, ujian nasional P e r l i n d u n g a n , p e m a j u a n , alternatif dengan memberikan
bertentangan dengan perspektif penegakan, dan pemeuhan Hak sejumlah rekomendasi mengenai

PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013 27