Page 69 - MAJALAH 70

KUNJUNGAN KERJA

Faishal Zaini (F-KB),
Abdi Sumaithi (F-PKS),
dan Mudaffar Syah (F-
BPD) meminta
mahasiswa bisa lebih
tenang.
“Kami berharap
mahasiswa bisa lebih
tenang. Karena kami
tengah berupaya
melakukan sosialisasi
bersama pemerintah,
sehingga ada penjelasan
secara utuh terhadap
rumusan draft UU BHP”
ujar Pimpinan Kunker
Komisi X DPR RI Mujib
Rohmat (F-PG) saat
melakukan pertemuan di
Kantor Gubernur Prov. DI
Yogyakarta, baru-baru ini.
DPR MINTA MAHASISWA didik, menurut Mujib, yakni didasarkan
Adapun Hak dan Partisipasi peserta

kepada kemampuan mahasiswa,
PAHAMI ISI UU BHP memperoleh beasiswa, mendapat
bantuan biaya pendidikan, dan paling
banyak membayar 1/3 (sepertiga) dari
biaya operasional pendidikan tinggi.
“Tidak ada lagi istilah mahasiswa
DPR RI telah mensahkan Rancangan Undang-undang (RUU) membayar uang gedung, karena ini
Badan Hukum Pendidikan (BHP) menjadi Undang-undang. adalah investasi,” tegasnya.
Di dalam UU BHP, terang Mujib,
Selama tiga tahun itupula, UU yang berisi 14 Bab dan 69 Pasal
bentuk penyediaan pendanaan untuk
banyak mengalami perubahan. Namun sayang, disahkannya
mahasiswa adalah berupa beasiswa,
UU BHP ini masih banyak menimbulkan kontroversi dari bantuan biaya pendidikan, kredit
kalangan mahasiswa yang khawatir akan terjadinya mahasiswa, dan pemberian pekerjaan
komersialisasi dan liberalisasi terhadap dunia pendidikan. kepada mahasiswa.
“Tanggungjawab BHP adalah
menjaring dan menerima warga negara
leh sebab itu, ketika Komisi X DPR RI yang melakukan Indonesia yang memiliki potensi
Komisi X DPR kunjungan kerja ke Provinsi DI akademik dan kurang mampu secara
melakukan Yogyakarta selama tiga hari. Dipimpin ekonomi paling sedikit 20 persen dari
kunjungan kerja ke Wakil Ketua Komisi X DPR Mujib jumlah keseluruhan peserta didik yang
OProv. Daerah rohmat dengan didampingi 19 anggota baru,”terangnya.
Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi yakni Didik J Rachbini (F-PAN), Menurutnya, BHP juga wajib
Tengah, dan Provinsi Nanggroe Aceh Ferdiansyah (F-PG), Tonny Apriliani mengalokasikan beasiswa atau bantuan
Darussalam minta mahasiswa pahami (F-PG), Gusti Syamsumin (F-PG), biaya pendidikan bagi peserta didik
secara utuh isi UU Badan Hukum Cyiprianus Aoer (F-PDIP), Chepy warga negara indonesi yang kurang
Pendidikan (BHP). Disisi lain, Triprakoso Wartono (F-PDIP), Dedy mampu secara ekonomi dan peserta
mahasiswa juga jangan bertindak Sutomo (F-PDIP), Wayan Koster (F- didik yang memiliki potensi akademik
anarkis dalam menyikapi UU tersebut PDIP), Sudigdo Adi (F-PDIP), Hafidz tinggi paling sedikit 20 persen dari
karena saat ini DPR bersama Masoem (F-PPP), Daromi Irdjas (F- jumlah seluruh peserta didik.
pemerintah tengah melakukan PPP), Angelina Sondakh (F-PD), Sedangkan untuk Tata Kelola dalam
sosialisasi UU BHP. Balkan Kaplale (F-PD), Joko Santoso UU BHP, Mujib menambahkan, Senat
Tindakan anarkis mahasiswa dalam (F-PAN), Ade Firdaus (F-PAN), berfungsi sebagai pengawas sementara
menyikapi UU BHP menjadi sorotan Dahlan Chudorie (F-KB), Helmy Rektor sebagai pemangku utama.

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 69