Page 70 - MAJALAH 70

KUNJUNGAN KERJA

Sehingga fungsi kontrol dalam sebuah Sementara, Rektor Universitas S. Arief (F-PD), H. Nurul Qomar ( F-
penyelenggaraan pendidikan bisa Negeri Yogyakarta Rohmat menilai PD ) KH. Yusuf Supendi (F-PKS ),
berjalan lebih maksimal. dengan adanya UU BHP maka Aan Rohana (F-PKS), H. Mudaffar
Lebih lanjut dirinya mendorong masyarakat untuk aktif Syah (F-BPD ). Dan Bahran Andang (
mengungkapkan, ketika berdialog dalam menopang pendidikan. “BHP F-PBR ).
dengan mahasiswa jelas terlihat bahwa silahkan diaktifkan tetapi pendidikan “Komersialisasi dan kapitalisasi
para mahasiswa belum mengetahui dasar dan menengah kenapa juga harus dapat dicegah dengan adanya kewajiban
secara detail tentang pasal mana saja di BHP.” Tuturnya. BHP menyediakan pendidikan untuk
yang masih bermasalah. Sedangkan Rektor UPN dan pihak yang tidak mampu secara
Rektor Universitas Muhamadiyah ekonomi dan wajib mengalokasikan
UU BHP Bukan K
UU BHP Bukan Komoomoditasditas Yogyakarta (UMY) meminta kepada beasiswa bagi yang kurang mampu. Dan
ditas
omo
UU BHP Bukan K
UU BHP Bukan Komoditas
UU BHP Bukan Komoditas
Wakil Ketua Komisi X DPR Mujib DPR dan Pemerintah untuk segera atau siswa dengan potensi akademik
Rohmat menepis tanggapan bahwa UU melakukan sosialisasi mengingat draft tinggi minimal 20 persen dari jumlah
BHP bernuansa bisnis atau komoditas yang dimiliki saat ini masih yang lama. peserta didik,” tegas ketua Tim Komisi
belaka. X DPR, Bachruddin Nasori (F-KB)
BHP Lindungi y
“Pendidikan bukan merupakan BHP Lindungi yang ang TTidak Mampuidak Mampu saat menanggapi pernyataan mahasiswa
idak Mampu
T
ang
BHP Lindungi yang Tidak Mampu
BHP Lindungi y
BHP Lindungi yang Tidak Mampu
komoditas, sehingga diperlukan Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Universitas Tadulako.
koordinasi terpadu antara Menteri Lebih lanjut dia menjelaskan,
Perdagangan dengan Menteri misalnya dari 15 ribu peserta didik,
Pendidikan,” terang Mujib saat 20 persennya adalah 3 ribu, maka
Kunker Komisi X DPR ke yang 3 ribu orang ini akan dibiayai
Yogyakarta baru-baru ini. oleh pemerintah melalui beasiswa.
Menurutnya, pengaturan Sementara untuk uang kuliah
sekolah dasar dalam UU BHP sudah nantinya akan dibebankan ke
jelas tergambar dan sangat pemerintah pusat sehingga besar
tergantung dari sekolah dasarnya itu kemungkinan biaya kuliah menjadi
sendiri. “Bagi sekolah dasar yang turun dan bukan naik.
berakreditasi A dan bertaraf SSN Politisi dari Fraksi Golkar Irsjad
(sekolah satandar nasional) atau SDI Sudiro menilai, adanya BHP akan
(sekolah dasar internasional) barulah menjamin penyelenggaraan
didorong ke BHP penyelenggara pendidikan yang baik dan tidak
dengan penyesuaian bentuk tata merugikan siapapun seperti
kelola selama enam tahun,” pendanaan yang bersifat nirlaba,
terangnya. otonomi, akuntabilitas, transparasi,
Bagi badan hukum menengah penjaminan mutu, layanan prima,
(BHMN) harus mengubah bentuk akses yang berkeadilan.
dan menyesuaikan tata kelolanya “Memang dalam hal ini ada pihak
sebagai Badan Hukum – pihak yang dirugikan, namun
Penyelenggara Pendidikan (BHPP) dalam tanda kutip yaitu para
paling lambat tiga tahun. Sedangkan penyelengara pendidikan yang nakal
untuk BHPP dan BHPP Daerah dan tidak transparan. Dengan BHP
harus menyesuaikan tata kelola jika ada penyelewenangan aliran
paling lambat empat tahun. dana maka akan ketahuan,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Akademik Sementara itu, seorang Pimpinan
Senat Universitas Gadjah Mada Sulawesi Tengah, UU BHP juga masih Perguruan Tinggi Swasta di Sulawesi
Bambang, berharap UU BHP bisa menjadi topik yang hangat Tengah mempertanyakan kaitan UU
dijadikan obat dalam penyelenggaraan diperbicarakan. Tim Kunker Komisi X BHP terhadap kebijakan gaji dosen
pendidikan yang lebih baik. DPR RI ke Sulawesi Tengah dipimpin swasta dan pembangunan gedung
Ia mengungkapkan, selama ini Bachruddin Nasori (F-PKB), swasta yang selama ini tergantung dari
mahasiswa yang berdemo hanya didampingi empat belas anggota yaitu otonomi kampus.
melihat versi draft bulan Juli dan Anwar Arifin (F-PG), Trulyanti “Kami ini kan juga asset Negara,
Agustus tahun 2007. Untuk revisi draft Habbie Sutrasno (F-PG), H.M Irsyad kenapa selama ini kami dianggap
bulan Maret hingga Desember 2008 Sudiro (F-PG), H. Buddy Asmara (F- mampu untuk membangun gedung,
para mahasiswa belum membacanya PG), Razak Porosi (F-PDIP),Sarwo padahal tidak semua asset pengelola itu
karena tidak ada sosialisasi yang Budi Wiryanti Sukamdani (F-PDIP), mampu. Seratus persen PTS di Palu
dilakukan. Djabaruddin Ahmad (F-PPP), Mirrien hidup dari kemampuan pimpinan PTS

70 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70