Page 71 - MAJALAH 70

KUNJUNGAN KERJA

mengelola dana untuk membangun mempromosikan potensi Yogya masih diakibatkan oleh pemerintah. Namun
gedung,”, ujarnya. minim oleh karena itu perlu ada dengan adanya badan promosi tidak
Menanggapi hal itu, Bachruddin sinergitas dan kordinasi antar instansi berarti semua promosi dari badan
Nasori (F-KB) berjanji akan membawa maupun lembaga pemerhati pariwisata tersebut, tetapi pemerintah selaku
aspirasi dan kritik yang di dapat untuk di Yogya. pembuat kebijakan juga turut andil
dibicarakan lebih lanjut dalam rapat Demikian penjelasan Angelina dalam melakukan promosi.
komisi X DPR RI di Senayan Jakarta. Sondakh sesuai Kunjungan Kerja “Supaya badan promosi berjalan
Kemudian Ketua tim juga menyerukan Komisi X DPR di berbagai tempat di efektif maka kedepan tetap akan
agar mengawal Undang–undang BHP Yogyakarta. dilakukan audit dan evaluasi khususnya
ini agar dapat bekerja sesuai yang Menurut Angie, keterlibatan antara terhadap anggaran serta programnya,”
diamanatkan oleh Undang-undang. pemerintah pusat dan daerah juga terangnya.
masih belum maksimal. “Saya melihat Angelina Sondakh (F-PD)
ingkatkan Ktkan Kooorordinasidinasi
ingka
dinasi
o
or
T T T T Tingkatkan Koordinasi keterlibatan Yogyakarta dalam acara mengharapkan Undang-Undang
tkan K
ingkatkan Koordinasi
ingka
Ketua Tim Kunker Komisi X DPR promosi masih belum focus,” Tutur Pariwisata dapat mengakomodir
Mujib Rohmat mengatakan, mantan putri Indonesia ini. perkembangan dunia pariwisata asia
disahkannya UU Pariwisata pada
pembicaraan tingkat II pada tanggal 10
Desember 2008 lalu bukan mencari
devisa semata namun bertujuan
memperkenalkan budaya sendiri. oleh
karena itu, Koordinasi lembaga-
lembaga terkait sebagai penentu
pariwisata perlu ditingkatkan.
“Koordinasi antar instansi perlu
dilakukan di tingkat lokal dan daerah.
Saya berharap otonomi tidak bisa
memecah kebijakan pariwisata,” tutur
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X
DPR-RI Mujib Rohmat saat
pertemuan dengan Kepala Dinas
Pariwisata DI Yogyakarta baru-baru ini.
Nantinya terang Mujib, koordinasi
antar instansi dilakukan langsung
dibawah koordinasi Presiden atau Wakil
Presiden sehingga ada
pertanggungjawaban dari beberapa
instansi. Pada kesempatan tersebut, Angie pasifik serta dapat menentukan visi misi
Langkah koordinasi diperlukan bertekad menggolkan program agar pariwisata dalam negeri. Namun masih
mengingat banyaknya wisatawan luar setiap daerah bisa menganggarkan terdapat kendala yaitu lemahnya
negeri yang merasa kesulitan masuk ke pariwisata di APBD masing-masing. koordinasi dan sinergi antar instansi
Indonesia akibat biaya yang mahal. “Saya ingin mendorong agar setiap terkait.
Oleh karenanya, Mujib menilai promosi daerah bisa menganggarkan untuk ”Walaupun sudah ada surat
pariwisata perlu segera diintensifkan. pariwisata di dalam APBD,”katanya. presiden tentang koordinasi 17 instansi
Dalam UU Pariwisata, menurut Ia menambahkan, melalui UU namun sinergisitas atau koordinasi antar
Mujib juga telah dibentuk suatu Badan Pariwisata nantinya akan ada badan instansi dan badan promosi masih
Promosi yang bersifat mandiri. Badan promosi bertujuan mendorong daerah belum bisa berjalan maksimal,” ujar
Promosi bertugas sebagai penentu mencari dana-dana dari luar. “Jika anggota Komisi X DPR RI Angelina
kebijhakan sekaligus pelaksana dilihat di Negara lain seperti Spanyol Sondakh, usai melakukan kunjungan
kebijakan. Adanya Badan Promosi dan Hawaii, mereka ada pajak yang kerja Komisi X DPR RI ke Prov. DI
diharapkan bisa mendorong kreasi di disisihkan untuk badan promosi Yogyakarta.
masyarakat. sedangkan Indonesia tidak,” terangnya. Dengan adanya UU Pariwisata,
Badan promosi yang saat ini menurut mantan puteri Indonesia akan
emda DIY MY Minim Pinim Prromosiomosi
emda DIY Minim Promosi
P P P P Pemda DIemda DIY MY Minim Pinim Prromosiomosi dibentuk, tambahnya, diharapkan semakin menegaskan sinergisitas
emda DI
Tim Kunker Komisi X DPR ke penyusunan struktur kepengurusannya koordinasi baik horizontal maupun
Yogyakarta menilai Keterlibatan dapat mewakili semua unsur pariwisata vertical, karena pariwisata tidak akan
Pemerintah daerah dalam sehingga tidak ada lagi kegagalan yang berjalan tanpa adanya dukungan dari

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 71