Page 50 - MAJALAH 214

KU N KER
K OM ISI IX

Menyorot Kembali BPJS

Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Tiga tim kunjungan kerja (kunker) Komisi IX DPR RI untuk menyegerakan Penerima
kembali menyoroti kinerja BPJS Ketenagakerjaan Bantuan Iuran (PBI) pada BPJS
Ketenagakerjaan. “Nah, ini harus
dan BPJS Kesehatan di tiga provinsi. Masalah didorong ya, seperti nelayan dan
ketenagakerjaan dinilai belum maksimal ditangani petani yang sangat berisiko. Ini
otoritas ketenagakerjaan. Begitu juga masalah harus didorong supaya pemerintah
menyegerakan PBI untuk BPJS
administrasi kesehatan yang kerap berubah dari Ketenagakerjaan,” jelas Kurniasih.
BPJS Kesehatan yang tidak terkomunikasikan kepada Di Bengkulu, Wakil Ketua Komisi
masyarakat. IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka
Lena menyorot Instruksi Presiden
(INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Khusus pekerja di sektor informal
tetap bisa mengakses kepesertaan
pada BPJS Ketenagakerjaan.
“Pemerintah Provinsi
Bengkulu sudah ada niatan untuk
memperluas cakupan kepersertaan
BPJS Ketenagakerjaan. BPJS
Ketenagakerjaan juga memiliki
sprit yang sama untuk memperluas
kepersertaan ini sesuai dengan
INPRES No.2/2021,” ungkap Melki di
Bengkulu, Selasa (11/10/2022) lalu.
Politisi Partai Golkar ini,
menyerukan agar Pemda, pemiliki
Ketua Tim Kunker Reses Komisi IX Kurniasih Mufidayanti saat bertukar cenderamata usai memimpin kunker di Palembang usaha-usaha informal, termasuk
FOTO: SHANE/NVL
orang yang membuka usaha informal
lainya, perlu aktif mengikuti program
i Palembang, Sumatera belum mendaftarkan pekerjanya, BPJS Ketenagakerjaan dengan terus
Selatan, penyelesaian karena ini merupakan peraturan menerus dan konsistensi membayar
ketenagakerjaan dari sebuah perusahaan untuk iuran. “Iuran BPJS Ketenagakerjaan ini,
dinilai masih belum wajib mendaftarkan pegawainya,” kan, sebenarnya tidak terlalu besar
D maksimal. Salah satu ungkap Kurniasih, Ketua Tim Kunker dibandingkan BPJS Kesehatan. Kalau
permasalahan yang belum rampung Reses Komisi IX di Palembang, Rabu sosialisasi dan konsistensi ini berjalan
adalah soal perlindungan hak tenaga (13/10/2022) lalu. dengan baik maka kepersertaan BPJS
kerja di perusahaan kecil dan pekerja Anggota Komisi IX DPR RI itu Ketenagakerjaan di sektor informal
informal. Pada pekerja di lingkup menilai bahwa permasalahan juga akan baik,” ujarnya.
perusahaan kecil, Komisi IX harap perlindungan hak tenaga kerja
kepesertaan BPJS terus ditingkatkan. informal merupakan permasalahan Soal Kesehatan
“Harus didorong lagi tingkat nasional, karena juga terjadi di
kepesertaannya, dan ada beberapa provinsi di Indonesia. Sementara itu, tim Kunker Komisi
penegakan hukum terhadap Oleh karena itu, Kurniasih IX di Kalimantan Selatan yang
perusahaan-perusahaan yang mendorong upaya pemerintah dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR

50 PARLEMENTARIA EDISI 214 TH. 2022