Page 53 - MAJALAH 214

KU N KER
K OM ISI X

masyarakat yang sumberdaya dan
kewenangan non-akademiknya diatur
oleh yayasan.
“Meskipun terdapat beberapa
PTS yang memiliki peringkat
terbaik, namun dari 4.475 PTS yang
ada, mayoritas PTS dalam kondisi
kurang sehat dan kesulitan dalam
operasionalnya,” ungkap Fikri saat
di Universitas Dian Nuswantoro,
Semarang (UDINUS), Jumat
(30/9/2022) lalu.
Fikri memapatkan kondisi faktual
PTS di seluruh Indonesia. Sebabyak
3.128 PTS di bawah pembinaannya,
14% diantaranya dikategorikan kurang
sehat atau kesulitan operasional.
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin saat bertukar cenderamata usai bertemu rektor-rektor PTS Provinsi Banten.
FOTO: WILGA/NVL Hingga tahun 2019, Kemenristekdikti RI
Badan Hukum PTN
Persoalan badan hukum,
perguruan tinggi negeri (BH PTN)
juga menjadi sorotan Panja. Semua
PTN memang didorong menjadi BH.
Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin
Maliki mengingatkan, setiap PTN
harus segera menyiaplan diri menjadi
BH, Dan beban bagi PTN yang telah
menyandang BH idaklah mudah.
Beban berat yang ditanggung oleh
PTN-BH tersebut diantaranya doal
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
dalam pengelolaan PT tersebut. Selain
itu, untuk mengatasi beban berat yang
ditanggungnya, PTN-BH kemudian
akan memperbanyak penerimaan
mahasiswa baru yang berimbas
pada berkurangnya mahasiswa yang Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat kunjungan ke UDINUS. FOTO: SINGGIH/NVL
mendaftar di PTS.
Dalam pertemuan dengan
para rektor se-Kota Malang, Jumat kualitas, tetapi bukan sekadar upaya menargetkan 1.000 PTS yang kurang
(30/9/2022) lalu, politisi PAN ini mendapatkan peluang menerima sehat, sudah bergabung dengan PTS
mengatakan, PTN yang sudah menjadi mahasiswa baru sebanyak-banyaknya sehat.
BH harus kerja keras menambah tanpa memperhatikan kualitasnya,” “Kondisi PTS yang tidak sehat
mahadiswa baru, salah satunya lewat tutup legislator dapil Jatim X ini. tersebut antara lain tidak bisa
jalur mandiri. Tata kelola di jalur ini Sementara itu, di Semarang, menjalankan operasionalnya atau tidak
belum bagus, belum memenuhi Jateng, Wakil Ketua Komisi X DPR sesuai Standar Nasional Pendidikan
prinsip-prinsip good government dan RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan Tinggi. Menurut APTISI (Asosiasi PTS
great government. peran PTS perlu mendapat perhatian Infonesia), jika dilakukan pembinaan
“Nah ini saya kira harus ada yang lebih serius untuk meningkatkan terus menerus, PTS yang bermasalah
regulasi yang bagus. PTN-BH itu mutu dan kualitas pendidikan tinggi. ini bisa meningkatkan mutunya dan
perguruan tinggi yang memang kita PTS menjadi sangat signifikan karena memenuhi standar nasional,” tutur
harapkan untuk bisa meningkatkan penyelenggara pendidikan tinggi milik politisi PKS ini.lskr,we,bia

TH. 2022 EDISI 214 PARLEMENTARIA 53