Page 56 - MAJALAH 214
P. 56
SORO T AN
Membenahi Tata Kelola sedang berduka. Komisi X DPR
RI langsung merespon tragedi
memilukan tersebut. Keterangan
Sepak Bola Nasional pers pun berdatangan ke meja
redaksi Parlementaria, merespon
tragedi tersebut.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful
Huda menyampaikan duka cita dan
sikap komisi yang dipimpinnya, awal
Oktober lalu. Pemerintah diimbau
Tragedi Stadion Kanjuruhan, 1 Oktober lalu, melakukan investigasi mendalam
menyebarkan duka ke seantero negeri, bahkan dunia. dan menemukan pihak yang paling
bertanggung jawab atas tragedi
Ratusan nyawa penonton melayang. Pemerintah pun tersebut. TGIPF yang diketuai
telah membentuk tim gabungan indevenden pencari Menkopolhukan Mahgud MD itu
fakta (TGPF). Rekomendasi TGPF harus ditindaklanjut, beranggotakan Polri, Kemenpora
RI, Komnas HAM, PSSI, perwakilan
bukan sekadar menerbitkan kertas kerja. suporter, dan perwakilan unsur
masyarakat olahraga.
Huda menyayangkan sikap
ingga pertengahan PSSI yang dianggap merasa
Oktober, korban tidak bersalah dalam tragedi
meninggal tercatat Kanjuruhan, Sabtu malam,1 Oktober
sudah mencapai 133 2022 lalu itu. Mestinya, federasi
H orang, 96 orang luka juga bertanggung jawab. “Saya
berat, 484 orang mengalami luka menangkap PSSI tidak merasa
sedang dan ringan dengan dampak bersalah, padahal Panpel dan
jangka panjang. Sepak bola Indonesia PT Liga Indonesia Baru (LIB),
kan, bagian dari tubuh mereka
sendiri. Yang mengatur dan
merencanakan, kan, PSSI,” sesal
Huda dalam keterangan persnya,
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. awal Oktober.
FOTO: DEVI/NVL
Ketika rekomendasi keluar,
Huda pun mendesak Ketum PSSI
Mochammad Iriawan alias Iwan
Bule mundur dari posisinya secara
baik-baik. “Menurut saya bunyi
rekomendasi TGIPF itu sudah jelas
dan menjadi solusi terbaik di tengah
upaya mencari keadilan bagi tragedi
Kanjuruhan,” tegas Huda.
Politisi PKB ini juga mendesak
pemerintah segera menegakkan
UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Keolahragaan, khususnya terkait
penyelenggaraan kejuaraan dan
suporter. Ia berharap pemerintah
segera menerbitkan peraturan
turunan dari UU tersebut. PSSI
harus melakukan perbaikan tata
kelola sepak bola di Indonesia.
Tragedi Kanjuruhan ini menurutnya
56 PARLEMENTARIA EDISI 214 TH. 2022