Page 52 - MAJALAH 214

KU N KER
K OM ISI X

Mencermati Akreditasi PT itu punya 10-12 prodi, bayangkan
berapa banyak dana yang harus
dikeluarkan hanya untuk membayar
Perguruan Tinggi akreditasi ini,” jelas Djohar usai
memimpin pertemuan tim Panja PT
Komisi X DPR RI dengan para rektor
PTS Provinsi Banten, di Universitas
Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja Muhammadiyah Tangerang, Banten,
(Panja) Perguruan Tinggi yang salah satunya Jumat (30/9/2022) lalu.
Lebih lanjut, Djohar menjelaskan
menyorot akreditasi perguruan tinggi (PT). Anggota sudah semestinya pemerintah
Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin meminta biaya membantu menjalankan amanat UUD
akreditasi program studi (prodi) PT kembali menjadi 1945 untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa melalui program-program
tanggung jawab negara. Menurutnya, biaya akreditasi pendidikan, termasuk juga pada
saat ini sangat mahal dan sangat membebani PTS. Apalagi, 72 persen mahasiswa
perguruan tinggi di daerah, terutama Perguruan Indonesia kini kuliah di PTS.
“Sebelum ini bisa dibiayai
Tinggi Swasta (PTS). pemerintah, dengan APBN, kenapa
sekarang jadi bermasalah? Mestinya,
semakin tahun semakin baik
ahulu akreditasi bagi perubahan ini, Djohar memandang, dan banyaklah bantuan kepada
PT itu dibiayai oleh terjadi hal yang sangat tidak masyarakat. Kita lihat kemarin, para
pemerintah lewat menguntungkan bagi PTS, karena pimpinan PTS berdemo ke istana.
Badan Akreditasi ada iuran yang bermacam-macam. Ini sangat tidak bagus, karena tidak
D Nasional Perguruan “Kami dapat laporan ada yang menyelesaikan masalah,” jelas politisi
Tinggi (BAN-PT). Tapi dengan sampai Rp60 juta per prodi. Kalau satu Fraksi Partai Gerindra ini.

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin saat bertukar cenderamata usai bertemu rektor-rektor PTS Provinsi Banten. FOTO: WILGA/NVL

52 PARLEMENTARIA EDISI 214 TH. 2022