Page 48 - MAJALAH 214

KU N KER
K OM ISI VI I I

Penyelenggaraan jemaah,” lanjutnya.
Selanjutnya mengenai kuota dan
jumlah haji furoda, Kahfi mengatakan
Haji Di Maluku perlu ada ketegasan terkait berapa
sebenarnya biaya yang harus
Dinilai Sukses dibayarkan. “Kalau 300, ya 300.
Berapa jumlah kuota tetapnya, harus
jelas. Termasuk pihak travel yang
diberi izin untuk mengelola haji furoda
itu mungkin juga perlu dipertegas,”
Komisi VIII DPR RI mengapresiasi penyelenggara kilahnya. Di sisi lain, pemerintah harus
ibadah haji tahun 1443 Hijriah/2022 masehi di dapat memanfaatkan kuota haji
tambahan yang diberikan Pemerintah
Maluku. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi yang Arab Saudi. Namun, penambahan
memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Ambon, kuota haji belum ada payung
Maluku, Senin (10/10/2022) lalu, mengatakan, hukumnya, sehingga dikembalikan ke
Kementerian Agama. Perlu regulasi
secara umum penyelenggaraan ibadah haji di Maluku baru untuk mengaturnya.
berjalan baik dan sukses. Kemudian, lamanya waktu tunggu

Secara umum saya
memantau dan melihat
bahwa alhamdulillah, kalau
pandangan dari eksternal
“ yang kita bisa baca dan lihat
melalui media bahwa pelaksanaan
haji tahun ini relatif hampir tidak ada
keluhan dari masyarakat, bahkan
sebagian masyarakat mengatakan
ini ONH biasa terasa ONH plus.
Mungkin karena jumlah jemaah haji
yang berangkat kemarin kuotanya
hanya kurang lebih 100 ribu orang,
jadi kurang lebih 50 persen berkurang
(dari jumlah jemaah sebelum
pandemi),” jelasnya. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi. FOTO: BIANCA/NVL
Meski dinilai sudah berjalan
dengan baik, Kahfi mengingatkan sebesar Rp1,5 triliun. ibadah haji, lanjut kahfi, otoritas haji
agar jajaran kementerian/ Untuk itu pihaknya berharap harus aktif melakukan negosiasi-
lembaga penyelenggara ibadah Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan negara lain yang
haji tidak lantas berpuas diri. negosiasi kembali dengan memiliki kuota yang tidak digunakan.
Sebab, setelah dievaluasi, masih Pemerintah Arab Saudi untuk Sehingga, kuota negara tersebut
ditemukan beberapa hal yang menekan biaya tersebut. Isu lain, dapat digunakan jemaah Indonesia.
masih membutuhkan perbaikan masih kata kahfi, soal pendamping “Ini perlu upaya lompatan untuk
dan penyempurnaan ke depan. jemaah haji. Politisi PAN tersebut mengejar, sehingga mereka yang
Beberapa hal yang perlu diperbaiki menekankan agar ke depan sudah terdaftar itu betul-betul bisa
tersebut, antara lain, kenaikan biaya- rekruitmen pendamping jemaah berangkat haji,” imbuh Kahfi lagi.
biaya dalam ibadah haji, sehingga haji dapat dilakukan dengan lebih Terakhir, legislator dapil
menyebabkan Pemerintah Indonesia selektif. “Sehingga, pendamping haji Sulawesi Selatan I ini berharap,
harus memberikan subsidi dalam betul-betul memiliki kemampuan penyelenggaraan haji tahun 1444
jumlah yang tidak sedikit, yakni melakukan pendampingan terhadap hijriah/2023 masehi nanti dapat

48 PARLEMENTARIA EDISI 214 TH. 2022