Page 57 - MAJALAH 214

SORO T AN

adalah cambuk bahwa sepak bola Dede Yusuf, pertengahan Oktober
Indonesia perlu berbenah. lalu. Pihak kepolisian, TNI, hingga
“Harus ada perubahan sistemik PT LIB selaku pengelola liga sudah
bagi masa depan pengelolaan sepak dijadikan tersangka. Menurutnya,
bola kita. Ini tragedi terburuk abad PSSI harus bertanggung jawab
ke-21 dalam konteks sepak bola. penuh. Bila Ketum PSSI dan para
Kejadian ini harus menginspirasi executive committee (EXCO) PSSI
perubahan total tata kelola sepak diminta mundur, maka itu harus
bola Indonesia,” pungkasnya. dilaksanakan.
Sementara Wakil Ketua Komisi X Presiden Jokowi bisa
DPR RI Dede Yusuf mengapresiasi memutuskan memecat Ketum
kehadiran TGIPF ini dan menyerukan Jokowi tinggal PSSI dan jajarannya. Menurut
Presiden Jokowi menindaklanjuti Dede, Jokowi tinggal berbicara
rekomendasi TGIPF. Ketika berbicara dengan FIFA dengan FIFA untuk mengganti
rekomendasi sudah diberikan kepada untuk mengganti para para pengurus PSSI yang dianggap
presiden, maka presidenlah yang pengurus PSSI yang bertanggung jawab dalam tragedi
harus melanjutkan keputusan itu, Kanjuruhan. “Pimpinan tertinggi di
termasuk mencopot Mochamad dianggap bertanggung Indonesia itu namanya presiden
Iriawan dari jabata Ketua Umum PSSI. jawab dalam tragedi bukan FIFA. Ketika presiden bisa
“Bagi saya, ini harus dilaksanakan. berbicara kepada FIFA untuk tidak
Jangan sampai temuan TGPF ini Kanjuruhan memberikan sanksi, presiden pun
hanya berupa paper works saja yang Dede Yusuf bisa bicara kepada FIFA agar PSSI
kemudian tidak ada lanjutannya,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI. FOTO: DEVI/NVL ini sebaiknya diganti,” ujarnya. lhal
Laporan TGIPF

DELAPAN KESALAHAN PSSI DALAM TRAGEDI KANJURUHAN.

1. Tidak melakukan sosialisasi/pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara
pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan, dan suporter.

2. Tidak menyiapkan personel match commissioner yang memahami tugas dan tanggung jawabnya, sesuai
kualifikasi yang diperlukan dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan, sesuai SOP yang ber-
laku.

3. Tidak mempertimbangkan faktor risiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga-1.
4. Ada keengganan PSSI untuk bertanggung jawab terhadap berbagai insiden/musibah dalam penyeleng-
garaan pertandingan yang tercermin di dalam regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021)
yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan.
5. Kurang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan liga oleh PSSI.

6. Ada regulasi PSSI yang memiliki potensi conflict of interest dalam struktur kepengurusan, khususnya unsur
pimpinan PSSI (Executive Committee) yang diperbolehkan berasal dari pengurus/pemilik klub.
7. Masih ada praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan.

8. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepak bola Liga Indonesia
dan pembinaan klub sepakbola di Indonesia.

TH. 2022 EDISI 214 PARLEMENTARIA 57