Page 16 - MAJALAH 103

apalagi revolusi selanjutnya. Satu­
satunya yang bisa diharapkan untuk
perubahan Indonesia kedepan adalah
pelaksanaan Pemilu 2014. Rakyat
harus diajak untuk belajar membaca
kondisi bangsa saat ini dan kemudian
berdasarkan permasalahan itu
rakyat memutuskan partai terbaik,
dan presiden paling sesuai untuk
memimpin perjalanan bangsa 5
tahun ke depan.
“Pemilu 2014, kita serahkan
kepada rakyat pilihlah partai yang
memang berpihak kepada rakyat,
kalau tidak jangan dipilih. Kemudian
tokoh yang memang layak dipilih,
dalam rangka membawa perubahan
itu,” kata wakil rakyat yang pada
pemilu nanti bertarung di daerah
pemilihan Banten.

Eva Kusuma Sundari menguatkan
hal itu. Rakyat diminta cerdas dan
jangan terjebak kepentingan sesaat,
menerima sogokan beberapa rupiah
untuk satu suara yang bisa jadi
menentukan. Rakyat kemudian
terlibat dalam melahirkan koruptor
baru, wakil­wakil mereka yang
menurutnya terlalu banyak pihak demo sebesar apapun, mahasiswa menjelma menjadi drakula anggaran
yang memimpikan era Soeharto sebanyak apapun di DPR kalau yang menghisap habis APBN yang
harus segera berakhir bahkan tentara, pimpinannya tidak mimpi seharusnya untuk kepentingan
termasuk kalangan tentara. “Atmosfir untuk terlibat dalam kekuasaan baru rakyat banyak. “Rakyat harus cerdas
untuk terwujudnya revolusi jilid tidak akan terjadi penggulingan menghadapi pemilu, masyarakat
kedua itu sekarang tidak ada. Tidak Soeharto, ini kita juga harus jujur,” perlu mendorong calon pemimpin
banyak yang mencatat dulu kita fikir tandasnya. yang memiliki sikap yang tegas
reformasi ini kehebatan mahasiswa, dalam meningkatkan kesejahteraan
saya fikir tidak. Karena pada saat itu Apalagi mencermati kondisi rakyat, penegakan hukum dan
banyak yang bermimpi Soeharto demokr asi bangsa semakin ham,” tegasnya. (iky)
sudah tua, siapa yang menggantikan. mengedepankan kompromi, sulit
Akhirnya kejadianlah, bagi saya untuk mengharapkan reformasi

Rekomendasi DPR RI Terkait Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998

Merekomendasikan presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc;
Merekomendasikan presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak terkait untuk segera
melakukan pencarian terhadap 13 aktivis yang masih hilang;
Merekomendasikan pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga
korban yang hilang;
Merekomendasikan pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai
bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

16 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013