Page 15 - MAJALAH 103

menculik 23 mahasiswa dan aktivis. Menko Polhukam Djoko Suyanto Mungkinkah Reformasi Jilid 2
Mereka mengaku malakukan didapuk untuk menyiapkan segala
aksinya demi hati nurani, negara persiapan bersama menteri terkait Sejumlah seminar dan diskusi
dan bangsa. Sepuluh aktivis yang lainnya. “Aturan lengkapnya nanti yang digelar seiring peringatan
diculik telah dibebaskan, tetapi 13 akan keluar dalam bentuk Keputusan 15 tahun reformasi. Banyak pihak
lainnya sampai sekarang tidak jelas Presiden,” imbuhnya. menyuarakan perlunya reformasi
rimbanya. Pada tahun 1999 majelis gelombang kedua. Salah satu
hakim Mahkamah Militer Tinggi II Sementara itu Ombusdman yang mengemuka adalah Ketua
Jakarta menjatuhkan vonis kepada RI menyikapi pengaduan publik Umum Partai Amanat Nasional
para pelaku dan menyatakan mereka dengan menetapkan Presiden yang juga Menko Perekonomian,
telah merampas kemerdekaan orang telah melakukan maladministrasi Hatta Rajasa. Dalam perjalanan
lain tanpa hak. atas kasus penghilangan orang 15 tahun itu menurutnya telah
secara paksa. Presiden dinilai belum banyak perubahan yang dicapai,
Pansus Orang Hilang DPR memberikan klarifikasi atas belum mulai dari perubahan sistem politik
kemudian berhasil mengambil terlaksananya empat rekomendasi hingga perubahan pembangunan.
keputusan penting menyikapi belum dari Panitia Khusus Penghilangan Namun, patut diakui pula masih
kembalinya 13 aktivis itu. Ada 4 Orang Secara Paksa DPR. banyak kelemahan­kelemahan
rekomendasi yang seharusnya dapat yang perlu diperbaiki, salah satunya
dilaksanakan pemerintah (lihat Anggota Komisi III dari FPDIP pemerataan pembangunan dan
kotak). Namun nyatanya sampai Eva Kusuma Sundari meragukan kesejahteraan.
hari ini rekomendasi tersebut masih keseriusan pemerintah menuntaskan
diabaikan. “Persoalan hari ini adalah permasalan ini apalagi seperti yang Reformasi gelombang kedua,
respon DPR sudah cukup dalam diungkap Albert, pembentukan lanjut pemimpin partai yang lahir
politik HAM kasus reformasi itu. pengadilan HAM ad hoc itu pada di era reformasi ini harus mampu
Masalahnya diperhatikan presiden akhir masa jabatan Presiden SBY. memperbaiki etika politik, yakni
tidak? Ada empat rekomendasi salah “Apalagi kalau dia menentukan oligarki politik oleh para pemilik
satunya segera mencari korban yang timing di ujung masa kerja, itu modal. Ia mengkhawatirkan
hilang dalam era reformasi itu. Nah seperti lepas tangan, orang Jawa reformasi telah dicaplok tirani
kita lihat pemerintah melakukan bilang colong playu, udah kelamaan pemilik modal yang mengakibatkan
pencarian tidak, memberikan baru dikerjakan seperti cari aman, terinvasinya demokrasi. Salah satu
kompensasi dan rehabilitasi tidak,” karena dibuat pada saat akhir faktanya adalah mewabahnya
papar Desmond. pemerintahan,” paparnya. politik uang dan modal politik
yang begitu besar dalam setiap
S e h a r u s n y a p e m e r i n t a h Rekomendasi DPR itu menurutnya kali penyelenggaraan pemilu dan
menunjukkan perannya dalam sudah sejak periode lalu dan sejauh pilkada. Etika politik yang sempit
melindungi warga negaranya. ini pemerintah tidak melakukan inilah yang terus melanggengkan
Langkah lain yang bisa menunjukkan apa­apa. Kalau pada akhir masa praktek KKN dalam dunia politik di
itikad baik adalah segera meratifikasi jabatan ada resiko dan dia tidak tanah air.
deklarasi PBB tahun 1992 tentang mau bertanggung jawab karena
Perlindungan Semua Orang dari sudah pemilu. Presiden yang terpilih “Demokrasi kita bukan hanya
Tindakan Penghilangan Paksa. nantinya harus berfikir kalau dia sekedar cara untuk mencapai
“Kalau negara ini sehat Presiden mewarisi sesuatu sebagai limpahan kekuasaan, tapi juga tata cara
SBY­nya sehat cari dulu dimana tanggung jawab dari pendahulunya. untuk mencapai kesejahteraan
Yan Apri, Sonny, Suyat, Widji Tukul, Walaupun kecewa Eva menyatakan dan keadilan. Kita harus lancarkan
dan lain­lain. Mereka itu dimana, akan tetap mendukung apabila reformasi jilid kedua, yaitu politik
dibunuh siapa, kuburannya dimana, pengadilan HAM ad hoc itu untuk kesejahteraaan, budaya
inikan harapan keluarga korban dan terbentuk. untuk kesejahteraan, semuanya
masyarakat, baru bisa dikatakan kita arahkan untuk wujudkan
ada fungsi dan peran negara telah “Saya kecewa tapi mendukung kesejahteraan seluruh elemen
maksimal,” lanjutnya. kalau itu dilaksanakan pemerintah. bangsa. Kita tidak boleh beralih
Seharusnya pemerintah juga pada tirani pemilik modal yang
Dalam satu kesempatan Anggota meratifikasi Statuta Roma sebagai mengakibatkan terinvasinya
Dewan Penasehat Presiden SBY, bentuk kesungguhan bahwa demokrasi oleh para pemilik modal,”
Bidang Hukum dan HAM, Albert kejahatan HAM seperti masa lalu ujar Hatta.
Hasibuan pernah mengatakan tidak boleh terjadi lagi di republik ini.
pemerintah sedang mempersiapkan Tidak perlu risau karena penerapan Bagi Desmond, berkaca pada
Pengadilan HAM yang diperkirakan Statuta Roma berlaku ke depan tidak situasi 1998 sulit bagi bangsa ini
a k a n t e r l a k s a n a s e b e l u m berlaku surut pada kasus­kasus masa untuk dapat melahirkan kembali
pemerintahan berakhir 2014 nanti. lalu,” demikian Eva. reformasi jilid II. Pada era itu

PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013 15