Page 15 - MAJALAH 103
P. 15

menculik 23 mahasiswa dan aktivis.  Menko  Polhukam  Djoko  Suyanto   Mungkinkah Reformasi Jilid 2
            Mereka  mengaku  malakukan  didapuk untuk menyiapkan segala
            aksinya demi hati nurani, negara  persiapan bersama menteri terkait   Sejumlah  seminar  dan  diskusi
            dan bangsa. Sepuluh aktivis yang  lainnya. “Aturan lengkapnya nanti  yang  digelar  seiring  peringatan
            diculik telah dibebaskan, tetapi 13  akan keluar dalam bentuk Keputusan  15 tahun reformasi. Banyak pihak
            lainnya sampai sekarang tidak jelas  Presiden,” imbuhnya.           menyuarakan perlunya reformasi
            rimbanya. Pada tahun 1999 majelis                                   gelombang  kedua.  Salah  satu
            hakim Mahkamah Militer Tinggi II    Sementara  itu  Ombusdman  yang  mengemuka  adalah  Ketua
            Jakarta menjatuhkan vonis kepada  RI  menyikapi  pengaduan  publik  Umum  Partai  Amanat  Nasional
            para pelaku dan menyatakan mereka  dengan  menetapkan  Presiden  yang juga Menko Perekonomian,
            telah merampas kemerdekaan orang  telah melakukan maladministrasi  Hatta  Rajasa.  Dalam  perjalanan
            lain tanpa hak.                   atas  kasus  penghilangan  orang  15  tahun  itu  menurutnya  telah
                                              secara paksa. Presiden dinilai belum  banyak perubahan yang dicapai,
              Pansus  Orang  Hilang  DPR  memberikan klarifikasi atas belum  mulai dari perubahan sistem politik
            kemudian  berhasil  mengambil  terlaksananya empat rekomendasi  hingga perubahan pembangunan.
            keputusan penting menyikapi belum  dari Panitia Khusus Penghilangan  Namun,  patut  diakui  pula  masih
            kembalinya 13 aktivis itu. Ada 4  Orang Secara Paksa DPR.           banyak  kelemahan­kelemahan
            rekomendasi yang seharusnya dapat                                   yang perlu diperbaiki, salah satunya
            dilaksanakan  pemerintah  (lihat    Anggota  Komisi  III  dari  FPDIP  pemerataan  pembangunan  dan
            kotak).  Namun  nyatanya  sampai  Eva  Kusuma  Sundari  meragukan  kesejahteraan.
            hari ini rekomendasi tersebut masih  keseriusan pemerintah menuntaskan
            diabaikan. “Persoalan hari ini adalah  permasalan ini apalagi seperti yang   Reformasi  gelombang  kedua,
            respon  DPR  sudah  cukup  dalam  diungkap  Albert,  pembentukan  lanjut pemimpin partai yang lahir
            politik  HAM  kasus  reformasi  itu.  pengadilan HAM ad hoc itu pada  di era reformasi ini harus mampu
            Masalahnya diperhatikan presiden  akhir masa jabatan Presiden SBY.  memperbaiki  etika  politik,  yakni
            tidak? Ada empat rekomendasi salah  “Apalagi  kalau  dia  menentukan  oligarki politik oleh para pemilik
            satunya segera mencari korban yang  timing  di  ujung  masa  kerja,  itu  modal.  Ia  mengkhawatirkan
            hilang dalam era reformasi itu. Nah  seperti lepas tangan, orang Jawa  reformasi  telah  dicaplok  tirani
            kita lihat pemerintah melakukan  bilang colong playu, udah kelamaan  pemilik modal yang mengakibatkan
            pencarian  tidak,  memberikan  baru dikerjakan seperti cari aman,  terinvasinya demokrasi. Salah satu
            kompensasi dan rehabilitasi tidak,”  karena  dibuat  pada  saat  akhir  faktanya  adalah  mewabahnya
            papar Desmond.                    pemerintahan,” paparnya.          politik  uang  dan  modal  politik
                                                                                yang  begitu  besar  dalam  setiap
              S e h a r u s n y a   p e m e r i n t a h   Rekomendasi DPR itu menurutnya  kali penyelenggaraan pemilu dan
            menunjukkan  perannya  dalam  sudah sejak periode lalu dan sejauh  pilkada. Etika politik yang sempit
            melindungi  warga  negaranya.  ini  pemerintah  tidak  melakukan  inilah yang terus melanggengkan
            Langkah lain yang bisa menunjukkan  apa­apa.  Kalau  pada  akhir  masa  praktek KKN dalam dunia politik di
            itikad baik adalah segera meratifikasi  jabatan  ada  resiko  dan  dia  tidak  tanah air.
            deklarasi PBB tahun 1992 tentang  mau  bertanggung  jawab  karena
            Perlindungan  Semua  Orang  dari  sudah pemilu. Presiden yang terpilih   “Demokrasi  kita  bukan  hanya
            Tindakan  Penghilangan  Paksa.  nantinya harus berfikir kalau dia  sekedar  cara  untuk  mencapai
            “Kalau negara ini sehat Presiden  mewarisi sesuatu sebagai limpahan  kekuasaan,  tapi  juga  tata  cara
            SBY­nya  sehat  cari  dulu  dimana  tanggung jawab dari pendahulunya.  untuk  mencapai  kesejahteraan
            Yan Apri, Sonny, Suyat, Widji Tukul,  Walaupun kecewa Eva menyatakan  dan keadilan. Kita harus lancarkan
            dan lain­lain. Mereka itu dimana,  akan  tetap  mendukung  apabila  reformasi jilid kedua, yaitu politik
            dibunuh siapa, kuburannya dimana,  pengadilan  HAM  ad  hoc  itu  untuk  kesejahteraaan,  budaya
            inikan harapan keluarga korban dan  terbentuk.                      untuk  kesejahteraan,  semuanya
            masyarakat,  baru  bisa  dikatakan                                  kita  arahkan  untuk  wujudkan
            ada fungsi dan peran negara telah   “Saya kecewa tapi mendukung  kesejahteraan  seluruh  elemen
            maksimal,” lanjutnya.             kalau itu dilaksanakan pemerintah.  bangsa.  Kita  tidak  boleh  beralih
                                              Seharusnya  pemerintah  juga  pada  tirani  pemilik  modal  yang
              Dalam satu kesempatan Anggota  meratifikasi Statuta Roma sebagai  mengakibatkan  terinvasinya
            Dewan  Penasehat  Presiden  SBY,  bentuk  kesungguhan  bahwa  demokrasi oleh para pemilik modal,”
            Bidang  Hukum  dan  HAM,  Albert  kejahatan HAM seperti masa lalu  ujar Hatta.
            Hasibuan  pernah  mengatakan  tidak boleh terjadi lagi di republik ini.
            pemerintah sedang mempersiapkan  Tidak perlu risau karena penerapan   Bagi  Desmond,  berkaca  pada
            Pengadilan HAM yang diperkirakan  Statuta Roma berlaku ke depan tidak  situasi 1998 sulit bagi bangsa ini
            a k a n   t e r l a k s a n a   s e b e l u m  berlaku surut pada kasus­kasus masa  untuk  dapat  melahirkan  kembali
            pemerintahan berakhir 2014 nanti.  lalu,” demikian Eva.             reformasi  jilid  II.  Pada  era  itu


                                                                                PARLEMENTARIA  EDISI 103 TH. XLIII, 2013  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20