Page 10 - MAJALAH 103

PESAN PIMPINAN

tanpa diimbangi upaya konservasi; terkait: feasibility study; Peraturan nomi daerah, UU No. 32 Tahun
dan lain­lain, sampai masalah le­ Perundangan yang berpihak 20 04 belum mengatur soal
mah nya penegakan hukum. pada lingkungan hidup; jaminan koordinasi antar departemen/
keadilan dan kepastian hukum bagi sektor dalam rangka pengelolaan
Kedua, penguatan kelembagaan. penyelenggara kebijakan; ruang SDA. Karenanya, diperlukan upaya
Penguatan kelembagaan pengelo­ aspirasi dan partisipasi semua peningkatan kualitas dan kuantitas
laan sumberdaya alam di daerah pemangku kepentingan; dan jaminan koordinasi dengan instansi terkait
masih cukup banyak kendala. kepastian dan perlindungan hukum dan stakeholders di daerah.
seperti: fragmentasi masyarakat bagi semua pelaku lingkungan dari
akibat menguatnya ego­sektoral, risiko yang mungkin terjadi akibat Penutup
inkonsistensi dalam pelaksanaan kerusakan lingkungan.
kebijakan daer ah sehingga Akhirnya, saya ingin me ­
memunculkan disharmoni, political Tahap ini sangat berkaitan dengan nyampaikan kesimpulan penutup,
will lemah dan sumberdaya manusia AMDAL (Analisis Mengenai Dampak bahwa: dinamika desentralisasi
lemah. Lingkungan). Agar pelaksanaan sejak era­reformasi sampai seka­
Amdal berjalan efektif dan dapat rang menunjukkan bahwa filosofi
Namun demikian, penguatan mencapai sasaran yang diharapkan, desentralisasi tidak mudah
k e l e m b a g a a n p e n g e l o l a a n pengawasannya dikaitkan dengan diterapkan, utamanya melalui
sumberdaya alam, seharusnya di­ mekanisme perijinan. Peraturan peraturan perundang­undangan
la kukan secara komprehensif pemerintah tentang Amdal secara sampai dengan implementasi dan
dan terintegrasi serta mengarah jelas menegaskan bahwa Amdal pengawasannya. Hal ini terlihat
kepada berbagai perbaikan. adalah salah satu syarat perijinan, dari berbagai kebijakan tentang
Paling tidak, ada 6 perbaikan dan dimana para pengambil keputusan daerah yang terus mengalami
kemampuan yang harus dilakukan wajib mempertimbangkan hasil evaluasi, bahkan revisi UU. Dengan
dan dimiliki oleh daerah: pertama, studi Amdal sebelum memberikan demikian, proses desentralisasi ini
lembaga perwakilan yang mampu ijin usaha/kegiatan. sesungguhnya belum selesai dan
menjalankan fungsi kontrol yang masih perlu perbaikan.
efektif (effective representative Keempat, peningkatan koor-
system); kedua, peradilan yang dinasi kelembagaan. Koordinasi Terkait dengan pengelolaan SDA
b ebas dari c ampur t angan yang harus dilakukan mencakup di daerah, masyarakat dan pihak­
eksekutif, bersih (tidak korup), koordinasi kelembagaan dalam pihak yang berkepentingan, harus
dan profesional; ketiga, Aparatur penyusunan peraturan perundang­ berprinsip pada pembangunan
pemerintah (birokrasi) yang undangan; koordinasi dalam berkelanjutan berwawasan ling­
professional dan memiliki integritas pengelolaan SDA , termasuk kungan. Karena, pembangunan pa­
yang kokoh; keempat, masyarakat kebijakan operasional dan koordinasi da dasarnya untuk kesejahteraan
sipil yang kuat sehingga mampu dalam penegakan hukum; dan masyarakat, maka aspirasi dari
melaksanakan fungsi public control koordinasi kewenangan mengatur masyarakat perlu didengar dan
(public watchdog) dan penekanan dan mengurus pengelolaan SDA p ro gr am ­ p ro gr am ke giat an
(pressure); kelima, desentralisasi oleh daerah. p e m b a n g u n a n b e t u l ­ b e t u l
dan lembaga perwakilan daerah yang menyentuh kepentingan
yang kuat serta didukung oleh Dalam mengelola SDA, koordinasi masyarakat.
local civil society yang juga kuat antar departemen/sektor tidak
(democratic decentralization); dan hanya menyangkut kesepakatan Salah satu kesepakatan yang
keenam, adanya mekanisme resolusi dalam suatu kerja bersama yang telah ditetapkan oleh DPR dan
konflik. Pada intinya, penguatan operasional sifatnya, tetapi juga Pemerintah adalah memecah UU
k e l e m b a g a a n p e n g e l o l a a n koordinasi dalam pembuatan Pemerintahan Daerah kedalam 3
sumberdaya alam ini, minimal harus peraturan. Dua hal ini memang tidak UU, yaitu UU tentang Pemerintahan
melibatkan tiga sisi, yaitu kapasitas serta merta menjamin terjadinya Daerah, UU tentang Desa dan UU
kelembagaan dan kebijakan (good sinkronisasi antar berbagai lembaga tentang Pilkada. Diharapkan melalui
environment governance), etika yang memproduksi peraturan dan pemecahan UU Pemerintahan
dalam eksploitasi SDA (eco­bisnis), kebijakan mengenai pengelolaan Daerah kedalam tiga undang­undang
dan kontrol masyarakat. SDA, tetapi secara normatif koor­ tersebut akan memberikan ruang
dinasi dalam penyusunan peraturan pengaturan yang lebih rinci dan
Ketiga, penerapan dokumen perundangan diharapkan akan komprehensif dari masing­masing
dan proses perijinan. Proses menghasilkan peraturan perundang­ isu tersebut sehingga memberikan
perijinan merupakan suatu tahapan undangan yang sistematis dan tidak kontribusi pada kelancaran jalannya
yang harus dilalui untuk keluarnya tumpang tindih satu sama lain. roda pemerintahan daerah secara
ijin. Dalam proses perijinan ini keseluruhan.*
diperlukan beberapa dokumen yang Dalam kaitannya dengan oto­

10 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013