Page 8 - MAJALAH 103

PESAN PIMPINAN

DESENTRALISASI DAN PENGELOLAAN

SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH

OLeH dr. MarzUki aLie

Berbagai masalah seputar desentralisasi dan pengelolaan sumberdaya, khususnya sumberdaya alam, di
daerah, masih cukup mendominasi berbagai tema diskusi yang sering saya hadiri. Namun demikian, tema-
tema seperti ini memang sangat penting untuk terus-menerus dielaborasi demi perbaikan sistem otonomi
daerah. Sebagaimana tema opini saya di majalah Parlementaria Edisi 100 TH.XLIII 2013, saya kembali
mengetengahkan tema tentang daerah.

Desentralisasi Menguatkan paradigma tersebut, kreativitas dan inovasi daerah
filosofi desentralisasi yang juga dalam mengoptimalisasikan
Konsep desentralisasi di Indonesia, menjiwai setiap UU tentang daerah, berbagai potensi sumberdaya yang
awalnya semata­mata merupakan mulai dari UU No. 5 tahun 1974 ada, baik sumberdaya manusia
“reaksi” atas praktik pembangunan tentang Pemerintahan Daerah (yang maupun sumb erday a alam,
nasional Orde Baru yang sentralistik berlaku di jaman Orba), kemudian untuk kepentingan kemajuan dan
dan sekedar sebagai tuntutan kesejahteraan daerah. Kedua,
yang harus diterapkan dengan tata hubungan antara pusat­
diimplementasikannya konsep daerah diharapkan akan menjadi
otonomi daerah secara luas. lebih proporsional, harmonis
Namun demikian, paradigma ini dan produktif dalam rangka
mestinya sudah saatnya diubah, penguatan integrasi (persatuan
bukan hanya sekedar reaksi atas dan kesatuan) bangsa dan
praktik pembangunan di era pembangunan nasional.
Orde baru, namun lebih kuat dari
itu, yaitu untuk kesejahteraan Menggali makna desentralisasi
rakyat di daerah. ini juga dapat kita lihat lebih
detail, jika kita membandingkan
Paradigma yang berkembang pokok­pokok pikiran antara UU
selama ini tentang desentralisasi No. 5 tahun 1974 dengan UU No.
adalah: pertama, desentralisasi 22 tahun 1999, dan UU No. 32
itu selaras dengan prinsip tahun 2004. Perbedaan itu intinya
pemerintahan yang demokratis, adalah tarik menarik pada sisi
dengan adanya pengaturan terlalu desentralistis atau masih
kewenangan yang seimbang sentralistis. Kalau UU tahun 1974
antara pemerintah pusat dianggap lebih sentralistis, UU
dan p emerint ah daerah, tahun 1999 sangat desentralistis
kedua, mencegah terjadinya (karena euforia desentralisasi
pemusatan kekuasaan serta di era reformasi), UU tahun
mendorong demokratisasi di 2004 kembali dibawa ke arah
tingkat lokal, ketiga, menciptakan UU No. 22 tahun 1999 tentang lebih sentralistis. Hal ini terjadi
efisiensi pemerintahan, keempat, Pemerintahan Daerah, UU No. 32 antara lain, akibat pelaksanaan
kepentingan rakyat di daerah­ tahun 2004 tentang Pemerintahan UU 1999 yang antara lain karena
daerah yang memiliki kekhususan­ Daerah yang telah beberapa kali kesiapan / kekurangsiapan daerah.
kekhususan ter tentu dapat diubah, terakhir melalui lahirnya Bahkan, ketika UU No. 32 tahun
tertangani dengan lebih baik, dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang 2004 yang direvisi melalui lahirnya
kelima, pembangunan berjalan lebih Perubahan atas UU No. 32 Tahun UU No. 12 Tahun 2008, juga
baik dan terarah, karena dilakukan 2004 tentang Pemerintahan dipandang masih belum cukup
langsung oleh satuan­satuan Daerah, dan beberapa RUU lain memadai untuk merealisasikan
pemerintahan di tingkat daerah. adalah, pertama, akan muncul paradigma desentralisasi tersebut.
kemandirian yang digerakkan oleh Perbandingan pokok­pokok pikiran

8 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013