Page 9 - MAJALAH 103

UU No. 5 tahun 1974 UU No. 22 tahun 1999 UU No. 32 tahun 2004
Filosofi pemerintahan keseragaman atau keanekaragaman dalam kesatuan. keanekaragaman dalam kesatuan,
daerah uniformitas. (sama dengan UU No. 22 tahun 1999).
Fungsi utama sebagai promotor pemberi pelayanan masyarakat. pemberi pelayanan masyarakat (sama
pemerintahan daerah pembangunan dengan UU No. 22 tahun 1999).
pembagian satuan menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan besaran dan menggunakan pendekatan besaran
pemerintahan tingkatan (level approach), isi otonomi (size and content approach), dan isi otonomi (size and content
ada Daerah Tingkat I dan ada daerah yang besar dan ada daerah approach), dengan menekankan pada
Daerah Tingkat II. yang kecil berdasar kemandirian urusan yang berkeseimbangan dengan
masing-masing, ada daerah dengan isi azas eksternalitas, akuntabilitas dan
otonomi terbatas dan ada daerah yang efisiensi.
otonominya luas.
azas seimbang antara desentralisasi terbatas pada daerah desentralisasi diatur berkesimbangan
penyelenggaraan desentralisasi, dekonsetrasi provinsi dan pada luas daerah antara daerah provinsi, kabupaten/
pemerintah daerah dan tugas pembantuan kabupaten/kota, dekonsentrasi terbatas kota, desentralisasi terbatas pada
pada semua tingkatan. pada kebupaten/kota dan luas pada kabupaten/kota dan luas pada
provinsi, tugas pembantuan yang provinsi, tugas pembantuan
seimbang pada semua tingkatan berimbang pada semua tingkatan
pemerintahan sampai ke desa. pemerintahan.
Tabel Perbandingan pokok-pokok pikiran pada setiap UU.

pada setiap UU ini bisa dilihat di urusan pemerintahan, daerah terkait dan stakeholders di daerah?
tabel. berciri kepulauan, pemilihan kepala
daerah, peran gubernur sebagai Pertama, tentang regulasi.
M e r e a l i s a s i p a r a d i g m a wakil pemerintah pusat, perangkat Sesuai UU No. 32 Tahun 2004
desentralisasi ini terus dilakukan daerah, pembangunan daerah, tentang Pemerintahan Daerah,
seiring dengan berbagai masalah keuangan daerah, pembinaan Keleluasaan otonomi mencakup pula
di daerah. Sebab, desentraslisasi dan pengawasan daerah, dan kewenangan yang utuh dan bulat
yang dilakukan terhitung sejak tindakan hukum terhadap aparatur dalam penyelenggaraannya mulai
diberlakukannya UU No. 22 daerah. RUU Pemda hanya memuat dari perencanaan, pelaksanaan,
tahun 1999, masyarakat masih pengaturan­pengaturan secara pengawasan, pengendalian dan
merasa “tidak ada peningkatan umum, sedangkan pengaturan evaluasi, yang dijabarkan sesuai
kesejahteraan”. Pengelolaan lebih lanjut secara rinci akan diatur PP No. 38 tahun 2007 tentang
sumberdaya alam daerah juga masing­masing dalam UU tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.
banyak terkendala. Namun demikian, Pilkada dan UU tentang Desa. Namun, pengalaman belakangan
revisi UU ini tetap dilakukan oleh ini menunjukkan bahwa kontrol,
DPR bersama Pemerintah, agar Pengelolaan Sumberdaya Daerah baik dari rakyat maupun organisasi
mendapat solusi yang tepat, non pemerintah di daerah terhadap
yang mampu menjawab berbagai M e m b a h a s p e r m a s a l a h a n peraturan perundang­undangan
permasalahan daerah. Bahkan saat daerah, paling tidak ada 4 hal daerah yang muncul sebagai
ini pun, DPR bersama Pemerintah pokok yang sampai saat ini masih penjabaran UU diatasnya, sangat
sedang melakukan revisi terhadap menjadi masalah. Pertama, apakah lemah. Sehingga sangat mungkin,
UU tentang Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah saat ini, peraturan­peraturan daerah ini
yang dipecah menjadi 3 (tiga) RUU Peraturan Daerah (Perda) di bidang justru malah bertolak belakang dari
yaitu UU tentang Pemerintahan pengelolaan sumberdaya alam jiwa UU di atasnya tersebut.
Daerah, UU tentang Pilkada dan RUU sudah memadai berdasarkan prinsip
tentang Desa. pembangunan berkelanjutan? D e n g a n d e m i k i a n , u nt u k
Kedua, bagaimanakah upaya penyusunan berbagai regulasi di
Mengenai RUU Pemerintahan penguatan kelembagaan daerah di daerah, harus ada beberapa hal yang
Derah ini, secara substansi, bidang pengelolaan sumberdaya harus diperhatikan, seperti political
sebenarnya terdapat 22 isu alam di daerah? Ketiga, bagimanakah will Pemerintah Daerah; kapasitas
strategis yang teridentifikasi dan penerapan dokumen pengelolaan kelembagaan dan kebijakan
memerlukan pemikiran mendalam sumberdaya alam dalam proses (Good Environment Governance);
untuk didiskusikan. Isu­isu ini antara perijinan? Keempat, bagaimanakah adanya persepsi, sikap dan perilaku
lain menyangkut pembentukan upaya peningkatan kualitas dan egosentrisme/sektoral; keterlibatan
daerah otonom, pembagian kuantitas koordinasi dengan instansi elemen masyarakat; eksploitasi SDA

PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013 9