Page 20 - MAJALAH 103

ada struggle politik, ekonominya jenjang karir itu berdasarkan kapasitas Banyaknya kepala daerah yang
berjalan biasa saja. Bahkan sekarang kapabilitas seseorang, tetapi teru­ tersangkut kasus hukum?
ini indeks kita menembus angka tama di tubuh pemerintahan ini
5200, itu merupakan rekor yang masih ada unsur like and dislike Mereka tersangkut kasus hukum
cukup luar biasa. Secara makro yang terjadi. Menurut saya itu yang karena proses pemilukadanya yang
ekonomi kita harus akui sudah harus dihilangkan. Kalau kemudian mahal, sehingga mereka harus
mengalami banyak perbaikan. ada gelombang reformasi jilid II, mengembalikan uang yang dipinjam
untuk apa. Menurut saya hanya dari pihak ketiga atau dia harus
Masalahnya ada di mikro, akan menambah kegaduhan yang nabung untuk maju lagi periode
dimana orang­orang yang karena tidak akan menimbulkan hal yang kedua. Ini menimbulkan biaya yang
ada kebijakan ekonomi harusnya
yang dibawah ini terangkat. Yang
dibawah ini disparitasnya makin
tinggi, sekarang ini orang yang kaya
makin kaya banget dengan sistem di
republik ini, sementara orang yang
tidak mampu itu belum tertolong
sistem yang ada.

Mereka hanya akan ditolong
kalau kemudian kalau mau
pemilu ada BLSM, BLT ada raskin.
Bukan menolak itu, namun yang
dipertanyakan kenapa mengadakan
program itu tidak setiap waktu, tidak
mepet karena mau pemilu ,mau naik
BBM. Jadi sistemnya itu belum bisa
memperkecil disparitas antara orang
kaya dengan orang miskin.

Terus terang kelas menengah produktif dan efektif bagi bangsa makin mahal. Maka dalam konteks
makin besar dengan pertumbuhan ini. ini harus ada perumusan kembali
rata­rata 6,3% ini membuat kelas demokrasi kita di bidang pilkada
menengah besar tapi yang dibawah Kita sudah era bebas, mau ngapain ini.
yang sekian persen dan masuk saja kita kan dijamin oleh konstitusi.
kelompok miskin ini dari situ hanya Bahkan orang perorang mau krirtik Sesuai data, jumlah kepala daerah
stagnan, tidak terangkat ke atas. Presiden dari kelas apapun sekarang yang tersangkut kasus hukum
Sementara yang disini mungkin boleh­boleh saja, lalu buat apa kalau bertambah 62 orang pada akhir
yang menengah sudah keatas, tapi ada gelombang reformasi kedua tahun 2012 menjadi 235 orang, dan
yang dibawah tetap saja disitu. kalau demokrasinya sudah ada, bertambah lagi menjadi 293 hingga
Nah ini yang menjadi persoalan orang boleh berbeda pendapat, akhir Mei 2013.
pembangunan ekonomi kita. boleh berbeda sikap selama masih
dalam koridor hukum. Yang saya Harus ada perumusan kembali
Tentang wacana Reformasi Jilid gembira kalau kita lihat sekarang dalam pemilu kada ini yang lebih
II? ini orang itu lebih menyelesaikan murah. Dulu, saya termasuk orang
semua persoalan dengan hukum. yang menolak atau keberatan
Saya tidak melihat hal itu sebagai dengan wacana agar Gubenur
hal yang urgen untuk mencuatkan Misalnya ada dispute terhadap dikembalikan pemilihannya oleh
reformasi jilid II karena spirit gerakan keputusan KPU soal penetapan DPRD. Namun salah satu upaya agar
reformasi menurut saya sudah partai­partai. Sekarang kan nggak pemilihan Gubernur lebih murah
tertuangkan dalam banyak aspek. ada lagi aksi kekerasan yang menolak kembali dipilih oleh DPRD.
Bahwa masih ada kekurangannya, dengan anarkis dengan turun ke
saya termasuk bersuara keras jalan, tetapi menyelesaikannya Sedangkan untuk pemilihan
terhadap kekurangan itu, terutama dengan mekanisme hukum, bupati/walikota, karena otonominya
dalam penegakan hukum termasuk melakukan gugatan ke PTUN dan ada di kabupaten/ kotamadya, maka
masih adanya nepotisme. upaya hukum lainnya. Ini saya kira untuk pemilihan Bupati/Walikota
bagus bagi kehidupan demokrasi. tetap dipilih oleh rakyat melalui
Kemudian orang belum melihat, pemilukada langsung. (mh, iky,mp)

20 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013