Page 27 - MAJALAH 104

LAPORAN UTAMA

atau Negara. Di Pemda DKI Jakarta
saja misalnya, berapa anggaran
pelayanan publik untuk anak-anak
yang ditempatkan sebagai sasaran
program. Lingkungan keagamaan,
berapa anggaran yang disisihkan
untuk anak-anak. Begitupun da-
lam penanganan bencana, Arist
menilai yang mendapat bantuan
pertama adalah orang dewasa. Dari
kenyataan tersebut Arist menilai
bahwa dalam situasi bernegara pun
anak kerap terpinggirkan.

“Di lingkungan sekolah saja anak
sudah terpinggirkan, terutama lewat
sistem pendidikan sekolah seperti
RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar
Internasional). Ini merupakan
tindakan diskriminatif. Faktanya,
anak miskin janganlah sakit, anak
miskin janganlah merindukan
sekolah. Karena biaya sekolah cukup
tinggi dan tidak berpihak pada hak-
hak konstitusi. Hak-hak konstitusi
itu tidak diskriminatif. Pelayanan
kesehatan yang disediakan untuk tanggung jawab pemerintah selama ini belum ada ruang tem-
orang miskin justru dinikmati oleh setelah ada Undang-Undang, adalah pat terbuka untuk anak-anak
orang kaya,” tambahnya. sosialisasi. Sebuah produk hukum jika me ng embangkan aspirasinya,
tidak dibangun/disiapkan sarana dan kreativitasnya dan tempat-tempat
Sosialisasi, Komitmen dan prasarananya untuk menjalankan, bermain anak.
Pengimplementasian UU PA mengimplementasikan UU termasuk
aparat penegak hukum dan sumber “Lihat saja dari tingkat RT (Rukun
Dari kejadian-kejadian tersebut dayanya, maka semua itu tidak ada Tetangga) hingga Kotamadya
sangat jelas bahwa sulit sekali artinya. adakah disediakan tempat-tempat
memprotect atau melindungi anak- untuk membangun kreativitas anak.
anak secara keseluruhan. Karena Dengan kata lain Arist menilai Adakah trotoar yang khusus anak-
orang terdekat yang seharusnya bahwa UU PA yang ada saat ini pada anak dibangun di tengah-tengah
memberikan jaminan perlindungan dasarnya sudah cukup baik untuk kota dimana sekolah itu berada.
terhadap anak malah sebaliknya. melindungi anak Indonesia. Namun Apakah sudah memliki peraturan
Ayah kandung sendiri yang harusnya sosialisasi dan pengimplementasian daerah yang mengatur bagaimana
menjaga malah ada yang dengan di lapangan saja yang masih sangat anak-anak mendapat perlindungan
tega melakukan hubungan seksual kurang. dari serangan-serangan kejahatan
terhadap anaknya, bagaimana seksual ataupun kejahatan dalam
anak tersebut bisa merasa aman Adanya program Layak Anak bentuk lain,”jelas Arist.
dirumah. Sekolah misalnya, yang menjadi sebuah langkah yang
seharusnya memberikan rasa aman baik untuk melindungi anak-anak Selain itu indikator lainnya yang
tapi kenyataannya malah ada oknum Indonesia dari berbagai macam tidak kalah pentingnya menurut
tenaga pendidik yang menjadi bentuk kejahatan. Namun pada Arist adalah masih banyaknya
pelaku tindak kekerasan. kenyataannya, belum ada satu Kota/ anak jalanan di Jakarta yang hidup
Kabupatenpun yang layak disebut terkatung-katung di tengah-tengah
Adanya kaum inteletual bahkan Kota Layak anak. lampu merah. Masih ditemukannya
para oknum penegak hukum yang anak-anak yang menjadi korban
ikut menjadi pelaku kejahatan Arist menilai julukan “kota/kabu- prostitusi, tidak sedikit juga anak-
terhadap anak menjadi bukti bahwa paten layak anak” belum bisa anak yang tidak bisa menikmati
masih kurangnya pengetahuan disandingkan jika indikator-indikator sekolah sekalipun telah disediakan

masyarakat atas Undang-undang berupa sarana dan prasarana untuk dana dari negara, Kartu sehat, Kartu
Perlindungan Anak No.23 Tahun anak belum dipenuhi. Terlebih lagi Pintar, dan lain-lain.
2002. Menurut Arist sebenarnya Ibukota, DKI Jakarta, menurutnya

PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013 27