Page 28 - MAJALAH 104

LAPORAN UTAMA

Menurut Ketua Komnas Perlin- ini Kota atau kabupaten di Indonesia Kementerian Negara Pemberdayaan
dungan Anak ini, untuk bisa dika- belum ada yang bergelar Kota Layak Perempuan dan Perlindungan Anak
takan kota layak anak, Indikator- Anak, melainkan Menuju Kota Layak yang berkomitmen menciptakan
indikator tersebut harus dipenuhi Anak. Kota Layak Anak.
terlebih dahulu. Kota layak anak itu
harus dimulai dari rumah, jadi jika Meski demikian Arist tidak ingin “Dari Indikator-indikator tersebut
rumah bukan tempat aman untuk mengatakan bahwa tidak ada peran dapat dievaluasi, supaya bisa
anak, bahkan sekolah juga tidak pemerintah untuk melindungi terukur dalam jangka waktu 6 bulan,
aman maka jangan harapkan kota anak Indonesia. Namun Arist me- setahun, dua tahun, tiga tahun atau
l

layak anak dapat terpenuhi. Bukan li hat peran tersebut masih be um hingga masa jabatannya habis,”
hanya di Jakarta tapi di kota lain maksimal. Artinya belum me- tegas Arist.
pun demikian. Harus ada kerangka nunjukan suatu kemajuan yang
yang bisa diukur, kalo tidak bisa 31 dapat diukur. Ia juga mengapresiasi Adanya status darurat nasional
indikator ya 18, kalo tidak bisa 18 ya langkah Gubernur DKI Jakarta, Joko kejahatan terhadap anak, menjadi
7. Dari sana Arist menilai bahwa saat Widodo yang belakangan bersama salah satu bukti bahwa sudah
saatnyalah Presiden mengambil
alih perlindungan terhadap anak
Indonesia. Tentu disini Presiden
beserta ibu negara tidak harus
memandikan seluruh anak Indo-
nesia, namun sebagai pemimpin
Arist meminta bahwa Presiden
cukup menggalakkan sebuah
kampanye anti kejahatan terhadap
anak. Dengan cara itu, ia meyakini
komitmen tersebut pasti akan diikuti
oleh para pembantunya, dalam
hal ini menteri-menteri beserta
jajarannya.

Dengan kata lain, bahwa produk
hukum sudah ada, dan legislasi
sudah ada, maka harus dijalankan,
anggarannya pun harus dibuat. Dan
yang melakukan kontrol terhadap
kebijakan itu adalah Kementerian.
Kementerian Pemberdayaan Pe-
rem puan dan Perlindungan
Anak harus dibuat lebih punya
“gigi” lagi. Tidak sekedar sebagai
koordinator saja. Melainkan harus
diberikan wewenang penuh untuk
melakukan perlindungan terhadap
anak Indonesia. Anak Indonesia
merupakan anak kita semua,
anak bangsa sekaligus sebagai
generasi penerus bangsa. Di tangan
merekalah nasib bangsa ini berada
ke depannya. Oleh karena itu sudah
saatnya semua bangkit untuk
menyelamatkan anak Indonesia,
yang juga berarti menyelamatkan
bangsa ini. (Ayu) Foto: Odjie/Parle.

28 PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013