Page 78 - MAJALAH 65

PERNIK

Kondisinya Memprihatinkan,

Rumah Jabatan DPR Direnovasi

Dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan para pejabat negara memerlukan suatu
hunian yang nyaman dan tenang serta terletak di lokasi yang mempunyai kemudahan
akses ke tempat dia ditugaskan. Oleh karena itu sesuai UU No.12 tahun 1980 Sekretariat
Negara (Setneg) membangun suatu hunian untuk pejabat Negara, tidak terkecuali
anggota DPR. Dibangun di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, sebanyak 495 unit rumah
jabatan anggota DPR diawali pembangunannya sekitar tahun 1985 dan pada masa itu
pengelolaannya dijalankan oleh Setneg, namun mulai bulan Juni 1998 memasuki masa
reformasi, pengelolaan rumah jabatan tersebut dialihkan dari Sekretariat Negara ke
Sekretariat Jendral DPR RI.

real kompleks Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk merenovasi 495 rumah anggota
perumahan di DPR akan merenovasi total rumah dinas Dewan pada tahun 2008. BURT telah
kawasan Kalibata anggota DPR di Kalibata, karena rumah- meminta anggota DPR untuk
seluas 23 hektar. rumah tersebut dianggap sudah mengosongkan rumah paling lambat
A Seiring dengan mengalami kerusakan cukup parah. Maret 2008. Selama masa renovasi,
penambahan jumlah anggota Dewan Meksi demikian, renovasi akan dilakukan anggota Dewan akan menerima uang
periode 2004-2009 sebanyak 50 orang secara parsial, yakni hanya pada rumah kontrak rumah sebesar Rp 13 juta per
(periode 1999-2004 sebanyak 500 orang) yang memang sudah rusak. bulan terhitung mulai Januari 2008.
maka dikembangkan lagi perumahan Renovasi akan dimulai pada Januari Lebih lanjut Dimyati
jabatan anggota DPR di wilayah Ulujami, 2008. Latar belakang renovasi itu sendiri mengungkapkan, dari PU sendiri telah
Srengseng, Jakaarta Barat seluas dua didasari oleh keputusan dari Badan melakukan survey untuk memperkirakan
hektar. Urusan Rumah Tangga (BURT) dengan biaya yang ada. Payung hukum renovasi
Sedangkan rumah dinas Pimpinan alasan karena kondisinya sudah tidak itu sendiri sudah ada dalam Keputusan
DPR ditempatkan di komplek Widya layak huni. Rumah itu telah berusia di Menteri (Kepmen) No.332/2004 bahwa
Chandra dan di jalan Denpasar. Kepala atas 20 tahun. Selain kondisinya banyak perumahan pejabat negara bisa
Bagian unit perumahan DPR RI, yang rusak, juga karena biaya direnovasi. Kategori itu terbagi dalam 3
Dimyati mengatakan sampai saat ini pemeliharaan tiap tahun cukup mahal. bagian, yang ringan, sedang, sampai yang
seluruh asset yang ada tetap milik Setneg, Lalu tingkat kerusakannya juga berbeda- berat. Rumah jabatan anggota DPR
“Kita hanya menjalankan pengelolaan. beda, namun masih banyak juga yang termasuk yang berat karena sudah berusia
Asset tersebut dibagi 2, asset bangunan layak dihuni karena perawatannya yang diatas 20 tahun makanya tahun 2008 ini
merupakan asset Setneg. Di dalamnya, baik dari pemakai rumah. akan diadakan renovasi .
sementara kelengkapan inventaris rumah Atas kondisi tersebut, Bagian
jabatan anggota dewan seperti mebel, Perumahan Setjen DPR berkoordinasi Tidak mewah
mesin cuci, televisi, kulkas, dan sebagainya dengan dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Renovasi direncanakan selama satu
milik DPR yang telah disetujui PT. Cipta Karya. Bersama tim tahun. Masa renovasi memerlukan waktu
pemerintah.” jelas Dimyati. pengawasan dari BURT melakukan yang cukup lama sehingga unit
Mengingat mobilitas kerja anggota survey ke Kalibata, selanjutnya DPR perumahan Setjen DPR RI lebih
dewan yang lumayan tinggi, sehingga meminta Ditjen Cipta Karya meneliti menggunakan prinsip kehati-hatian.
pejabat yang bersangkutan memerlukan kondisi komplek rumah jabatan tersebut. Persoalan ini memang disikapi secara
suatu hunian yang tenang dan nyaman Setelah dilakukan pemeriksaan, kondisi hati-hati. Renovasinya juga tidak terlalu
dalam menunjang seluruh aktivitas rumah jabatan anggota DPR di Kalibata mewah, tapi sederhana saja dalam arti
kerjanya, kondisi perumahan yang sudah memang memprihatinkan sehingga disesuaikan dengan status pejabat tinggi
cukup tua tersebut akan direnovasi. direkomendasikan untuk diperbaiki. yang bersangkutan. “Kita mengacu pada
Sebagai alat kelengkakan Dewan yang Badan urusan Rumah Tangga suatu peraturan yaitu Perpres tahun 1980
menangani masalah kerumahtanggan, (BURT) DPR RI akhirnya memutuskan dan 2003 beserta perubahannya,

78 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65