Page 75 - MAJALAH 65

LIPUTAN KHUSUS

sangat memprihatinkan dan belum akan menjadi sia-sia. Hasil UN yang berharap masalah polemik tentang SPMB
mampu bersaing unggul pada tataran diterima tentu saja harus murni dan bebas tidak berkepanjangan karena apabila
globalisasi tersebut, mestinya kita tidak lagi dari kecurangan, rekayasa,dan manipulasi. berlarut- larut justru hanya membuat
terjebak dalam kontroversi polemik SPMB Yang jelas, kita hanya menginginkan bingung dan meresahkan masyarakat.
yang amburadul.Yang hanya bisa adanya proses penerimaan siswa baru yang Bahkan dapat merampas hak anak bangsa
membebankan pembiayaannya pada bermutu dan murah. untuk bisa mengakses dan menikmati
kantong-kantong rakyat.Yang justru Bahkan jika memungkinkan dapat pendidikan tinggi negeri.
semakin menunjukkan legalnya praktik diselenggarakan dengan gratis. Kita
komersialisasi, kapitalisasi, dan liberalisasi
di perguruan tinggi negeri.
SPMB maupun UMPTN seharusnya
menjamin adanya kemudahan bagi calon Tanggapan Anggota Komisi X
mahasiswa untuk mendaftar ke universitas
negeri mana pun. Perguruan tinggi harus
membuka akses seluas-luasnya dan Balkan Kaplale (F-Demokrat)
memberikan kesempatan kepada segenap
anak bangsa dari berbagai lapisan apa pun.
Dengan tanpa ada diskriminasi dan Namun sekarang polemik yang
stratifikasi ekonomi.Selagi mereka terjadi tersebut telah disatukan dan
berprestasi dan memiliki bakat unggul,ia dicarikan jalan keluar oleh Dirjen Dikti
layak untuk bisa belajar di perguruan tinggi. dengan nama yang sama yakni SPMB,
Sebab, selama ini, perguruan tinggi jadi polemik ini sudah tidak ada masalah.
ternyata cenderung pada kepentingan Jika polemik ini terus berlanjut
bisnis dan hanya mencari keuntungan apakah hal ini tidak akan
finansial serta belum mengarah untuk membingungkan masyarakat
kepentingan terbaik bagi akses calon terutama calon mahasiswa yang
mahasiswa. Karena itu,SPMB pun harus akan mengikuti SPMB ?
memungut biaya dari masyarakat yang Ooh tidak, seperti yang sudah saya
tidak sedikit. bilang, bahwa hal ini telah disatukan
Masyarakat dipaksa menyubsidi biaya didalam satu system dan dibawah
masuk perguruan tinggi negeri yang kepemimpinan Dirjen Dikti, nah
semestinya menjadi beban dan tanggung kelanjutannya, didalam system ini pun
jawab pemerintah. Mestinya,jika beberapa PTN akan diukutsertakan
universitas didirikan oleh pemerintah, wajar sebagai panitia SPMB
apabila pemerintah memberikan dana dan
menanggung biaya sepenuhnya secara Balkan Kaplale, Anggota Komisi X Jadi bedanya apa ?
rutin. Di negara maju disebut dengan (F-Demokrat). Foto: I One Saya kira perbedaannya hanya
istilah government grant atau government terletak pada perbedaan prinsip dan
appropriation.UUD 1945 Pasal 31 ayat pengelolaan keuangan, jadi saya kira
(1) secara tegas mengamanatkan, alau menurut saya dengan adanya system penerimaan
“Setiap warga negara berhak permasalahan ini jika saya lihat, mahasiswa baru sudah cukup bagus,
mendapat pendidikan.” Bahkan, dalam Kterdapat 2 pendapat yang karena Dirjen Dikti sudah mengambil
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berkembang mengenai polemik ini, yang alih system penerimaan ini dan akhirnya
tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pertama adalah pihak perguruan tinggi 41 PTN tidak jadi keluar dan menjadi
Pasal 5 ayat (1) juga ditegaskan, “Setiap menghendaki agar setoran yang didapat satu kembali dibawah pimpinan Dirjen
warga negara mempunyai hak yang sama PTN saat mengadakan penerimaan Dikti.
untuk memperoleh pendidikan yang mahasiswa baru langsung untuk
bermutu.” Karena itu, hasil Ujian Nasional universitas atau paling tidak diberikan Nah jika melihat kepada system
(UN) yang diselenggarakan di SMA kepada dirjen Dikti. penerimaan mahasiswa baru
selama ini dengan susah payah dan Yang kedua menurut saya setoran terdahulu, anggotanya sekarang
menelan biaya besar mestinya bisa atau uang yang diterima jangan ditunda ada berapa dan mengapa beberapa
digunakan untuk masuk perguruan tinggi. pemberiannya oleh Depkeu, karena jika orang tersebut tidak ikut bergabung
Karena percuma saja jika hasil UN terus dan selalu menunggu dimana kedalam sistem yang berlaku
selama ini hanya digunakan untuk Depkeu terlalu lama mempertahankan sekarang?
kepentingan ijazah. Padahal, ijazah dengan uang setoran tersebut, maka apa yang Itulah, saya kira perbedaan sistem
nilai sebaik apa pun bila tidak lolos SPMB akan PTN lakukan. aja, karena tadinya pemerintah dalam hal

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 75