Page 50 - MAJALAH 213
P. 50

KU N KER
                    K OM ISI  IX





              Dukung Tenaga Honorer Kesehatan


                                    Jadi Pegawai Tetap





            Komisi X DPR RI banyak menerima masukan terkait                    Jawa Tengah yang bisa ditiru. “Pak
            para tenaga honorer khususnya tenaga kesehatan                     Gubernur juga memberikan saran
                                                                               yang bagus dan sudah dilakukan juga.
            (nakes). Dalam kunjungannya, Komisi X menekankan                   Kami catat semua, jadi insyaAllah kita
            agar pemerintah memperbaiki sistem pendataan                       tidak boleh patah semangat untuk
            tenaga honorer kesehatan.                                          bermanfaat,” tutur Tuti.
                                                                                  Di sisi lain, Tuti menegaskan
                                                                               Komisi IX fokus mendalami secara
                                                                               intensif terkait permasalahan
                       nggota Komisi IX DPR   atau kontrak. Terlebih lagi, jika hal   tenaga kesehatan honorer termasuk
                       RI Tuti Nusandari      itu menyangkut tenaga kesehatan   status dan kesejahteraannya. Tuti
                       Roosdiono menegaskan   atau kependidikan,” ujar Tuti di Kantor   menyatakan hak untuk bekerja
                       Komisi IX DPR RI siap   Gubernur Jawa Tengah, Semarang,   dan mendapat penghidupan yang
            A mendukung adanya                Senin (12/9).                    layak bagi kemanusiaan adalah
            keberadaan tenaga honorer untuk      “Selama ini, nakes dan honorer   hak mendasar bagi seluruh warga
            bisa diangkat menjadi pegawai tetap.   menjadi topik yang paling penting   negara sebagaimana diatur dalam
            Apalagi, pembahasan tenaga honorer   yang selama ini kita bicarakan dan   UUD 1945 yang harus diberikan oleh
            sudah terjadi sejak lama.         kita dalami. Kita akan terus melakukan   pemerintah.
               “Meskipun berstatus tenaga     yang terbaik untuk para nakes dan   Maka, kehadiran pemerintah
            honorer atau tenaga kontrak, tetapi   tenaga honorer ini. Karena, mereka ini   pusat dan daerah sangat diharapkan
            siap memberikan pengabdian kepada   garda terdepan yang sungguh sangat   terlebih setelah  adanya ketentuan
            bangsa dan negara serta masyarakat.   kita hargai,” sambung legislator dapil   UU No 5 tahun 2014 tentang ASN
            Maka, perlu dibutuhkan kerja sama   Jawa Tengah I tersebut.        dan PP No.49 tahun 2018 tentang
            antara DPR RI dengan pemerintah      Tuti menilai ada banyak       Manajemen Pegawai Pemerintah
            untuk persoalan tenaga honorer    keputusan terkait tenaga honorer di   dengan Perjanjian Kerja dimana akan






























            Tim Kunker Komisi IX DPR RI foto bersama usai memimpin pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. FOTO: PUNTHO/NVL


             50     PARLEMENTARIA      EDISI 213      TH. 2022
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55