Page 51 - MAJALAH 213

KU N KER
K OM ISI IX

dihapusnya tenaga kerja honorer
pada seluruh instansi pemerintah
dengan batas waktu hingga
November 2023,” ujar Tuti.
“Persoalan tenaga kerja honorer
ini tentunya tidak hanya pada bidang
kesehatan tapi juga pada bidang
kerja lainnya, sehingga hal ini juga
menjadi perhatian serius pimpinan
DPR RI. Mengingat pentingnya
persoalan tenaga honorer ini, maka
Pimpinan DPR RI akan membentuk
Panitia Khusus (Pansus), sehingga
akan ditemukan jalan keluar sehingga
mereka dapat direkrut menjadi tenaga
kerja PPPK,” ujar Tuti.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan
ini menuturkan upaya penataan
ASN yang dilakukan pemerintah Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin saat memimpin kunjungan kerja di Surabaya, Jatim. FOTO: EKO/NVL
saat ini tentu akan berdampak
pada keberadaan tenaga honorer perhatian bersama seluruh pihak. meminta agar pendataan tersebut
yang telah ada dan menimbulkan Keputusan pemerintah menghapus diselesaikan sesegera mungkin,
persoalan dimana dengan waktu tenaga honorer di lembaga/instansi sehingga pemerintah dapat segera
singkat ini pemerintah pusat dan pemerintahan dan mengubahnya menyelesaikan permasalahan terkait
daerah melakukan proses perekrutan menjadi ASN atau PPPK menyisakan tenaga honorer ini sesegera mungkin,
tenaga honorer untuk diangkat PR besar, yakni akan dikemanakan yakni 23 November 2023 atau genap
menjadi Pegawai Pemerintah dengan tenaga honorer yang tidak lolos 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah
Perjanjian Kerja. seleksi PNS maupun PPPK. (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Tuti menekankan, Komisi IX, “Menurut saya mereka merupakan manajemen PPPK dikeluarkan.
memandang penting pembahasan bagian dari masyarakat kita yang “Kita masih ada waktu sekitar
dan progress pelaksanaan perekrutan sudah lama mengabdi dan tidak 14 bulan, jangan ada lagi molor-
tenaga honorer khususnya di bisa begitu saja disuruh cari kerja molor waktu (dalam melakukan
Jawa Tengah sehingga mendapat di tempat lain,” ujar Nur Yasin usai pendataan kepada tenaga honorer).
masukan dan terobosan pemerintah memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Kan kasihan ada (tenaga honorer)
daerah dalam mengatasi persoalan Komisi IX DPR ke Kota Surabaya, Jawa yang sudah tiga puluh tahun
tenaga honorer guna menunjang Timur, Senin (12/9). mengabdi tapi masih tinggal di toilet
pelaksanaan fungsi DPR RI di Nur Yasin mengatakan pihaknya sekolah dengan gaji Rp300 ribu per
bidang pengawasan. “Untuk masih memikirkan usulan-usulan bulan, ini sangat tidak layak dan tidak
kemudian menyusun rekomendasi yang bisa diberikan kepada cukup,” ujar Krisdayanti.
dan mendapatkan masukan yang pemerintah untuk mengantisipasi Dalam pertemuan dengan
bermanfaat untuk dapat segera masalah tersebut. Diketahui saat Tim Kunspek Komisi IX DPR RI,
diimplementasikan Pemerintah agar ini pemerintah melalui Badan Sekretaris Daerah Kota Surabaya
seluruh tenaga kerja Honorer dan non kepegawaian Nasional (BKN) masih Hendro Gunawan memaparkan,
PNS bisa menjadi ASN dan PPPK,” melakukan pendataan terhadap beberapa strategi yang dilakukan
tutup Tuti. pegawai non-ASN di instansi Pemerintah Kota Surabaya untuk
pemerintahan untuk memetakan mengatasi persoalan tenaga
Masa Depan Tenaga kondisi pegawai non-ASN, juga untuk honorer yang berpotensi kehilangan
Honorer Kesehatan Jadi membantu pemerintah menyusun pekerjaannya karena tidak lolos
PR strategi kebijakan terkait pegawai seleksi PNS maupun PPPK, di
honorer. antaranya melalui peluncuran
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Terkait pendataan pegawai platform ASSik atau Arek Suroboyo
Yasin mengatakan masa depan non-ASN tersebut, Anggota Siap Kerja dan menyediakan rumah
tenaga honorer perlu menjadi Komisi IX DPR RI Krisdayanti padat karya.lpun,eki/es

TH. 2022 EDISI 213 PARLEMENTARIA 51