Page 53 - MAJALAH 213

KU N KER
K OM ISI X

lainnya dalam rangka pengembangan Menurutnya, kunci keberhasilan
kepariwisataan,” imbuh Mustafa. pengembangan kawasan pariwisata
Danau Toba salah satunya adalah
Perlu Sinergi Kelola adanya kerjasama pengelolaan yang
Wisata Danau Toba baik antar daerah disekitar kawasan
wisata tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI “Saya bisa mengambil kesimpulan
Muhamad Nur Purnamasidi sementara bahwa ketika kerjasama
mengatakan, belum terjalin sinergitas itu tidak ada maka mimpi untuk
kerjasama yang baik antar daerah mengembangkan kawasan Toba
terkait pengelolaan Kawasan sebagai salah satu destinasi prioritas
Pariwisata Danau Toba di Sumatera nasional ini tidak akan terwujud,”
Utara. Hal itu dikatakannya saat tuturnya. Dikatakannya pula, seiring
mengikuti agenda kunjungan kerja berjalannya tahapan revisi Undang-
Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Undang Kepariwisataan, harus ada
Utara. inisiasi yang dilakukan Komisi X agar
“Komisi X DPR ingin mengetahui kerjasama pariwisata antar daerah itu
bagaimana kerjasama yang dibangun bisa segera diwujudkan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng. FOTO: antar pemerintah daerah dalam “Satu-satunya harapan saya
TIARA/NVL konteks memajukan pariwisata. adalah di pemerintah pusat, karena
Apakah sesungguhnya kerjasama pemerintah pusat lah yang bisa
belum optimal, paritisipasi masyarakat antar daerah dalam sebuah kawasan mengumpulkan para kepala daerah
masih harus digali lagi. Maka dari pariwisata itu sudah terjadi. Destinasi yang ada. Dengan demikian bisa lebih
itu penting juga kita punya SDM Danau Toba sendiri merupakan suatu mempercepat proses rembuk bersama
peofesional yang kompatibel memiliki kawasan, bukan distrik perdistrik. antar kepala daerah yang terkait. Setiap
keilmuan terkait pariwisata. Sehingga Faktanya, dari yang disampaikan daerah harus bisa memunculkan
nantinya daerah-daerah prioritas oleh tiga kepala daerah di kawasan sesuatu yang berbeda agar terjadi
seperti Mandalika ini akan cepat Destinasi Danau Toba ini, saya kesinambungan dan tidak ada duplikasi
mencapai titik kemandiriannya dan belum melihat ada kesepakatan atau persamaan dengan daerah
tidak menutup kemungkinan nantinya maupun kerjasama menyangkut lainnya. Dan itu menjadi ciri khas dari
ada daerah-daerah prioritas lain bagaimana pengelolaan kawasan daerah masing-masing. Output-nya
di seluruh Indonesia yang menjadi Destinasi Pariwisata itu,” ungkap Nur adalah kerjasama antar penyelenggara
daerah unggulan dalam pariwisata Purnamasidi di Tapanuli Utara, Sumut, pariwisata di Sumatera Utara,” ucap Nur
dengan keunikannya masing-masing,” Senin (12/9). Purnamasidi. lsf,tra,dep/es
jelasnya di Lombok, NTB, Senin (12/9).
Oleh karenanya politisi fraksi
PKS ini berharap dalam konteks
revisi RUU Kepariwisataan nantinya,
daerah-daerah yang masuk dalam
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
seperti Mandalika dalam revisi RUU
nanti menjadi jelas pihak-pihak mana
yang terlibat dalam pengelolaan,
pengembangan, dan pengawasan.
“Penting juga sinergitas
Pemerintah Daerah agar
pengembangan pariwisata
khusunya di Mandalika nantinya
menjadi terpadu dari tingkat pusat
sampai daerah dengan seluruh
Kementerian/Lembaga yang ada.
Karena Indonesia memerlukan
kawasan-kawasan ekonomi khusus
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi X DPR RI. FOTO: DEVI/NVL

TH. 2022 EDISI 213 PARLEMENTARIA 53