Page 52 - MAJALAH 213
P. 52

KU N KER
                     K OM ISI  X





                                     Sektor Pariwisata


                          Harus Lebih Berkontribusi





            Komisi X DPR RI dalam kunjungan kerjanya                           yang turut mengemuka adalah
            memandang sektor pariwisata mempunyai peran                        sinkronisasi kebijakan antar berbagai
                                                                               peraturan perundang-undangan,
            strategis dalam mendukung pembangunan nasional.                    termasuk dengan regulasi otonomi
            Dalam upaya memajukan kepariwisataan di Indonesia                  daerah, serta peran pemerintah
            diperlukan langkah strategis berupa pembangunan                    kabupaten/kota, pemerintah provinsi,
                                                                               hingga pemerintah pusat menjadi
            dan pengembangan kepariwisataan yang berkualitas                   sangat penting dalam isu pariwisata.
            serta berkelanjutan.                                               Menurutnya, pemkab/pemkot juga
                                                                               bisa mendapat peluang yang sama
                                                                               besarnya dengan pemprov.
                                                                                  “Bagaimana sekarang pemda
                                                                               mendapat kesempatan yang terbuka
                                                                               untuk memberikan return ekonomi
                                                                               kepada daerah. Karena mungkin izin
                                                                               (pelaku wisata) diberikan di tempat
                                                                               lain. Kemudian juga keuntungan
                                                                               usaha tidak langsung dirasakan,
                                                                               karena kebanyakan akomodasi yang
                                                                               lebih berkembang itu justru di (wisata)
                                                                               air. Seperti beroperasinya kapal-
                                                                               kapal phinisi yang bisa mengakses
                                                                               wisatawan tanpa melibatkan travel
                                                                               agent lokal, maupun kegiatan usaha
                                                                               lain. Mungkin ada, tapi kurang
                                                                               maksimal,” jelas legislator daerah
                                                                               pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu.
            Tim Kunspek Komisi X DPR RI foto bersama pegiat pariwisata di Labuhan Bajo, NTT. FOTO: SOFYAN/NVL
                                                                               Imbangi SDM Dengan
                             isata bahari di   bersama. Kita mendengar banyak   Keilmuan Pariwisata
                             Labuan Bajo,     masukan dari berbagai stakeholder di
                             Kabupaten        Labuan Bajo, agar pariwisata bisa   Anggota Komisi X DPR RI Mustafa
                             Manggarai        betul-betul memberikan kontribusi   Kamal yang menilai pentingnya
            W Barat, Provinsi                 secara ekonomi maupun sosial     pengembangan program studi terkait
            Nusa Tenggara Barat, Wakil Ketua   kepada masyarakat lokal. (Lalu)   kepariwisataan di instansi pendidikan.
            Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian   bagaimana wisata bahari itu juga   Meskipun adanya keberadaan
            mengatakan, ada sejumlah          memberikan kesempatan dan        Poltekpar dan sejumlah perguruan
            permasalahan di Labuan Bajo yang   peluang usaha bagi masyarakat   tinggi yang mengembangkan
            perlu mendapat perhatian bersama.   lokal di darat. Dan terkait perizinan,   kepariwisataan, masih ditemukannya
            Semenjak isu kenaikan harga tiket   maupun juga bagaimana konsumen   sejumlah hambatan oleh karena
            masuk Taman Nasional Komodo       bisa mengakses pelayanan, itu    itu diperlukan dukungan dari
            mencuat di tengah masyarakat,     menjadi sesuatu yang membutuhkan   pemerintah agar pendidikan terkait
            turut berdampak pada kedatangan   perhatian kita bersama,” jelas Hetifah,   kepariwisataan bisa memadai dan
            wisatawan ke Labuan Bajo.         di Labuan Bajo, NTT, Senin (12/9)   optimal.
               “Ada situasi (di Labuan Bajo)     Politisi Partai Golkar itu       “Mandalika ini punya potensi
            yang membutuhkan perhatian kita   menambahkan, permasalahan lain   pariwisata yang luar biasa namun



             52     PARLEMENTARIA      EDISI 213      TH. 2022
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57