Page 36 - MAJALAH 205

KUNKER
K OMISI II

Potensi Masalah Pemilu 2024

Harus Diantisipasi

Dua tahun lagi, Bangsa Indonesia ini akan dihadapkan pada pesta anggaran juga harus memperhatikan
demokrasi. Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja ke Jawa Barat prokes (protokol kesehatan) dan APD
meminta agar penyelenggara pemilu mulai memetakan berbagai (Alat Pelindung Diri) untuk seluruh
pengawas Pemilu,” tandas politisi Partai
potensi permasalahan untuk segera diantisipasi sedini mungkin. NasDem itu.
Terkait tingginya beban kerja
penyelenggara Pemilu, khususnya
penyelenggara di tingkat TPS,
Saan menilai akan berimbas pada
keengganan masyarakat untuk
berpartisipasi menjadi petugas TPS.
Sedangkan terkait kekurangan
tenaga ASN di KPU dan Bawaslu
Jabar, Saan mengatakan hal ini akan
menghambat jalannya persiapan
Pemilu 2024. Untuk itu, Komisi II
DPR RI segera berkoordinasi dengan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kemudian terkait adanya irisan
tahapan penyelenggaraan antara
Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024 yang
akan berjalan bersamaan hal ini dinilai
akan mengakibatkan konsentrasi
penyelenggara terpecah. Terakhir, kata
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan KPU dan
Bawaslu Jawa Barat. Foto: Andri/Man Saan, pengalaman 2019 semoga tidak
terjadi lagi adanya DPT hasil perbaikan
sampai tiga kali.
akil Ketua Komisi kertas surat suara Caleg dan Pilpres
II DPR RI Saan yang banyak. Hal itu kemungkinan APRESIASI PENERAPAN
Mustofa mengatakan, juga akan kita hadapi, apalagi tahun E-GOVERNMENT DI SUMUT
pelaksanaan 2024 dilaksanakan juga Pilkada meski Di Sumatra Utara Wakil Ketua
W Pemilu serentak bulannya berbeda,” kata Saan saat Komisi II DPR RI Junimart Girsang
2024 masih dihadapkan beberapa memimpin pertemuan Tim Kunjungan mengapresiasi program kerja
potensi permasalahan di antaranya Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
terkait distribusi logistik Pemilu, data KPU dan Bawaslu Jawa Barat, di Aula dalam melaksanakan implementasi
pemilih, kapasitas dan beban kerja Kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Jawa reformasi birokrasi, melalui sistem
petugas KPPS yang terlalu tinggi, data Barat, baru-baru ini. digitalisasi e-government. Dimana,
hasil penghitungan suara, hingga Potensi masalah lainnya yakni e-government sendiri merupakan
terjadinya gugatan akhir Pilpres. Selain pelaksanaan Pemilu serentak 2024 suatu sistem pemerintahan berbasis
itu juga ada kesulitan pemilih dalam di tengah pandemi Covid-19. “Karena teknologi komunikasi untuk
menggunakan hak pilih, lantaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 meningkatkan kualitas proses
diprediksi akan banyak surat suara. dilaksanakan di tengah pandemi, maka pelayanan dari lembaga pemerintahan
“Kita melihat contohnya pada Pemilu penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada masyarakat melalui pelayanan
2019, berkaitan dengan lembaran KPU dan Bawaslu dalam menyusun online atau daring.

36 PARLEMENTARIA EDISI 205 TH. 2022