Page 41 - MAJALAH 205
P. 41

KUNKER
                                                                                      K OMISI IV

































            Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV ke Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Foto: Ridwan/Man

            bersama antarnegara,” tegas Politisi   makanan di masing-masing wilayah   sampah kolaboratif. Yaitu, antara
            Fraksi Partai Gerindra itu.       Tanah Air. Sebab di kasus yang   masyarakat, pemerintah pusat, dan
              Sehingga Budi berpesan agar     berbeda, masyarakat Indonesia di   pemerintah daerah.
            pegawai PSDKP dapat menjadi       bagian timur mungkin lebih sering   “Kalau kita orientasi pengelolaan
            pengayom dan pelindung kepentingan   konsumsi ikan dibandingkan telur.   sampahnya yang besar-besar seperti
            nelayan Indonesia agar tercipta suasana   Maka, bansos yang diberikan bukan   ke Korea, mungkin tidak cocok juga
            yang kondusif. “Pengawasan SDKP   telur, melainkan ikan sesuai kebutuhan.   dibawa ke sini. Kalau bisa sampah itu
            diharapkan tetap konsisten dalam   “Kami usulkan hal ini. Seharusnya bisa   diselesaikan di kabupaten. Sehingga
            menindak tegas bentuk pelanggaran   diterima. Menurut saya penting itu. Jadi,   yang terlibat selain pemerintah pusat
            kapal yang melakukan IUU Fishing   bansosnya harus disesuaikan dengan   juga ada pemerintah daerah dan
            selama ini,” pungkasnya.          masyarakat lokal. Harusnya bisa begitu,”   masyarakat,” ujar Mindo saat mengikuti
                                              tegas Anggota Dewan dari Fraksi PKB itu.  Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI
            BAHAN PANGAN                       Diketahui, beberapa waktu lalu, Menteri   ke TPA Sekoto.
              Sementara itu Wakil Ketua Komisi   Sosial Tri Rismaharini menegaskan   Karena itu, selain TPA di Kediri, ia
            IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai   tidak bisa menyerap telur ayam sebagai   juga mendorong agar Komisi IV DPR RI
            perlu ada kebijakan untuk menjadikan   bagian dari bansos non-tunai. Hal itu   memperkuat kemitraan dengan KLHK
            telur dalam salah satu menu makanan   karena regulasi anggaran bansos dari   agar menjadikan pula di pengelolaan
            pada bantuan sosial (bansos) yang   Kemensos hanya untuk belanja beras.   sampah kolaboratif seperti yang sudah
            dibagikan kepada masyarakat atau   Meskipun demikian, Menteri Perdagangan   berjalan di TPA Kabupaten Mojokerto.
            pengungsi setiap kali ada bencana alam   Muhammad Lutfi memiliki rencana agar   Jika dua daerah ini dapat dijadikan
            di Indonesia.                     telur ayam tersebut dapat diserap untuk   contoh, menurut Mindo, maka program-
              “Pak Presiden Jokowi juga minta agar   kebutuhan bencana.        program dari kementerian teknis terkait
            telur ini bisa dijadikan salah satu menu                           dapat didorong ke sana.
            untuk bansos. Kalau bicara tentang   PENGELOLAAN SAMPAH              “Ini akan jadi nilai tambah ekonomi
            generasi ke depan, malah (telur) justru   Di lain kesempatan, Anggota   untuk masyarakat sekitar TPA. Yang
            bagus untuk pencegahan stunting,”   Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar   boleh olah sampah-sampah plastik
            jelas Anggia saat memimpin Kunjungan   menyampaikan harapan kepada   itu hanya masyarakat sekitar, karena
            Kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten   Kementerian Lingkungan Hidup   mereka sudah berkorban untuk
            Blitar, Jawa Timur.               dan Kehutanan (KLHK) agar dapat   menjadikan wilayahnya untuk jadi
              Akan tetapi ia tetap mengingatkan   menjadikan TPA Sekoto di Kabupaten   tempat pembuangan sampah. Ini
            menu tersebut harus turut perhatikan   Kediri, Jawa Timur, sebagai proyek   kompensasi bagi mereka,” ujar politisi
            kearifan lokal atau kebiasaan konsumsi   percontohan (pilot project) pengelolaan   Fraksi PDI-Perjuangan itu. l ah,rdn/es



                                                                        TH. 2022      EDISI 205      PARLEMENTARIA        41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46